Erick Thohir ke FH BUMN: Persepsi-Brand Positioning Harus Dikelola Baik

Inkana Izatifiqa R Putri - detikFinance
Senin, 29 Nov 2021 21:47 WIB
Menteri BUMN RI Erick Thohir telah mengukuhkan pengurus baru Forum Humas (FH) BUMN Periode 2021-2023.
Foto: Dok. BRI
Jakarta -

Menteri BUMN RI Erick Thohir telah mengukuhkan pengurus baru Forum Humas (FH) BUMN Periode 2021-2023. Adapun forum yang terdiri dari 50 orang manajemen dari 107 BUMN ini menjadi garda utama dalam menyampaikan informasi terkini mengenai BUMN kepada publik.

Untuk itu, Erick meminta agar FH BUMN dapat memperkuat kolaborasi dalam mendorong persepsi publik terhadap BUMN, salah satunya melalui transparansi informasi. Terlebih, saat ini BUMN tengah mendorong transformasi sehingga penting untuk diketahui oleh publik.

"Saya sekarang sangat menekankan masing-masing BUMN ini punya core business, dalam arti bisa membuka pasar. Jadi ada dua di sini, persepsi dan brand positioning yang harus para humas memastikan kedua hal ini dikelola dengan baik," kata Erick dalam keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Erick secara resmi juga mengukuhkan Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Aestika Oryza Gunarto sebagai Ketua Umum FH BUMN periode 2021-2023. Di bawah kepemimpinan Aestika, Erick berharap seluruh perusahaan BUMN dapat meningkatkan adaptasi teknologi dalam komunikasi publik.

"Disrupsi ekonomi yang terjadi karena juga digitalisasi. Hal ini juga menjadi dorongan yang harus dilakukan dan harus kita lakukan, karena kita tidak bisa membendung yang namanya era digitalisasi," paparnya.

Lebih lanjut, Erick mengatakan dirinya juga menantikan program kerja dari FH BUMN. Salah satunya dalam mengantisipasi kabar miring soal BUMN.

"Saya sangat berharap tentu dengan pembentukan Forum Humas BUMN ini, saya ingin sekali juga langsung melihat nanti program kerjanya karena tugasnya tidak mudah. Program kerja ketika kita coba mengkonsolidasikan bahwa semua BUMN ingin punya visi yang sama, dan ini tidak mudah. Para humas di forum ini harus bisa memetakan dan duduk bersama dengan Kementerian BUMN," pungkas Erick.

(akn/ega)