Seberapa Serius RI Hadapi Ancaman Krisis Iklim Lewat Transisi Energi?

Seberapa Serius RI Hadapi Ancaman Krisis Iklim Lewat Transisi Energi?

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 30 Nov 2021 12:52 WIB
Kebun Angin di Provinsi Gansu, China
Foto: Wahyu Setyo Widodo/detikTravel

Pertama yaitu mempensiunkan dini pembangkit batu bara, meningkatkan proyek-proyek energi terbarukan, dan membantu PLN dalam hal lelang dan pengadaan energi terbarukan.

Sedangkan Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia Tiza Mafira mengatakan pemerintah harus konsisten menggiring ekonomi agar meninggalkan batu bara dan berinvestasi di EBT. Dia mendesak pemerintah menghilangkan segala bentuk tax insentif dan subsidi untuk batu bara.

"Bahkan dimahalkan dengan menetapkan batasan emisi and dan tarif pajak (cap & tax) yang ambisius," kata Tiza.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut dia, saat ini emakin banyak konsumen yang tertarik menggunakan energi terbarukan, terutama solar panel dan mobil listrik. Namun di sisi lain masih ada anggapan harga tidak terjangkau. Untuk mengatasi masalah itu, Tizak mengatakan, pemerintah dan institusi keuangan perlu menggalakkan insentif dan skema-skema pembiayaan yang ramah kantong.

"Misalnya subsidi untuk pemasangan (solar panel) di fasilitas umum, cicilan 0%, atau skema sewa," ujar Tiza.

ADVERTISEMENT

Saat pidato di COP26, Jokowi mengatakan Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Di sektor energi, kata Jokowi, Indonesia memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis energi bersih.

Jokowi memastikan bahwa Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau. Menurut Jokowi, penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju, merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.


(aid/dna)

Hide Ads