Jaga Keamanan Pelayaran RI, Pemerintah Bikin Sistem Ini

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 01 Des 2021 19:27 WIB
Kapal nelayan berangkat melaut terlihat dari  Pelabuhan Ikan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (9/11/2021). Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur pada awal tahun 2022 di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang diharapkan bisa menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan ekosistem laut secara bersamaan. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/hp.
Foto: ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA
Jakarta -

Untuk mengoptimalkan pengawasan di wilayah perairan nusantara, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memiliki Indonesian Integrated Monitoring System On Navigation (I-Motion).

I-Motion ini adalah sistem yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Direktorat Kenavigasian yang mengintegrasikan data dari Vessel Traffic Services (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) serta berbagai sumber lainnya, guna melaksanakan pengawasan lalu-lintas pelayaran di perairan Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan sinergi antar Kementerian dan Lembaga harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perkembangan teknologi informasi, di mana masing-masing Kementerian dan Lembaga memiliki sistem pengawasan maritim dengan spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhannya, pertukaran data dan informasi antar kementerian dan lembaga merupakan suatu keharusan untuk mengoptimalkan pengawasan di wilayah perairan nusantara yang sangat luas ini.

"Dengan bangga saya memperkenalkan Indonesian Integrated Monitoring System On Navigation (I-Motion). Direktorat Jenderal Perhubungan laut, memiliki VTS dan stasiun radio pantai pada masing - masing Distrik Navigasi yang memiliki fungsi dalam pengawasan lalu - lintas pelayaran dalam mewujudkan keselamatan pelayaran. Semoga sistem ini dapat bermanfaat dan dapat bersinergi dengan sistem yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lainnya," kata dia dikutip, Rabu (1/12/2021).

Dia menyebutkan Indonesia adalah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan dan memiliki posisi strategis bagi jalur pelayaran dunia. Secara hukum, Indonesia telah ditetapkan sebagai negara maritim yang tertuang pada United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982.

Sebagai negara maritim, Indonesia harus punya sistem pengawasan yang kuat di wilayah perairan salah satunya I-Motion yang hari ini diresmikan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewujudkan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.