4. Pengamat Nilai MPR Berlebihan
Analis Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai sikap MPR itu berlebih-lebihan. Pasalnya, anggaran yang dipotong Sri Mulyani juga untuk skala prioritas penanganan COVID-19.
"Menurut saya refocusing-nya sudah tepat karena atas skala prioritas kita untuk penanganan COVID-19. Kalau ngusulin untuk memberhentikan Sri Mulyani saya kira berlebihan itu," kata Trubus.
Lagi pula, pemberhentian dan pengangkatan menteri merupakan kewenangan Jokowi sebagai presiden. Trubus yakin orang nomor satu di Indonesia itu tidak akan mau memberhentikan Sri Mulyani karena kinerjanya yang disebut relatif baik.
"Itu kan hak prerogatif presiden, masalahnya Sri Mulyani itu sampai sekarang kinerjanya relatif baik. Saya rasa ini kan termasuk menteri kesayangan, nggak mungkin presiden mau mencopot Sri Mulyani," tuturnya.
Senada, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyebut tidak elok jika pimpinan MPR mempermasalahkan anggarannya dipotong saat keuangan negara harus membiayai dampak COVID-19 hingga defisit terus melebar. Dia lantas membandingkannya dengan pekerja swasta.
"Ada-ada aja ketuanya (Bamsoet). Kan negara defisit ratusan triliun. Kan mereka tetap gajian to. Dipotong pun nggak boleh mengeluh kan banyak kalangan swasta yang gajinya dipotong sampai 50% ya masih hidup," tuturnya.
Pimpinan MPR dan Sri Mulyani pun diminta untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai membuat gaduh masyarakat karena terlihat berebut anggaran.
(aid/eds)
