.webp)
Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan BUMN, Andre Rosiade ikut menanggapi isu penjualan saham pengelolaan Bandara Kualanamu ke Investor India yang saat ini sedang ramai di tengah masyarakat.
Andre menjelaskan, informasi ini ramai setelah munculnya kerja sama strategis antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan GMR Group asal India dan Aeroports de Paris Group (ADP) asal Prancis.
Andre menyesalkan, bahwa munculnya berita miring soal isu penjualan saham pengelolaan Bandara Kualanamu ke investor India itu menujukan bahwa lemahnya komunikasi pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Angkasa Pura II untuk menjelaskan adanya proyek kerjasama tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal Bandara Kualanamu ini menunjukkan public relations (PR) pemerintah lemah, baik itu Kementerian BUMN, dan Angkasa Pura II," Kata Andre saat rapat kerja, antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, bahwa dirinya mengetahui isu tersebut saat ia membaca di media dan mencoba untuk mempelajari. Bahkan, Kalau mau jujur untuk urusan Bandara Kualanamu itu sebenarnya proses tender yang sudah lama berjalan, tapi memang komunikasi pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Angkasa Pura II dalam rapat kerja dan RDP di Komisi VI tidak di ungkap.
"Tiba-tiba kita mendengar pengumuman tanggal 23 November 2021, bahwa Angkasa Pura II ingin bekerja sama dengan pemenang tendernya yang bernama GMR konsorsium dari India yang mengelola Bandara New Delhi dan Charles de Gaulle di Prancis. Ini pemain besar lah," tuturnya.
Andre juga menegaskan bahwa, dalam pemaparan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam menyikapi masalah Bandara Kualanamu ini tidak menjelaskan juga secara detail keuntungan yang didapat pemerintah setelah investasi.
"Dan saya dengar bahwa setelah tandatangan kontrak tanggal 23 Desember 2021 nanti pihak GMR itu akan memberikan yang namanya Apron payment kepada Indonesia sebesar Rp 1,58 triliun," ungkap Andre.
Di mana uang Rp 1,58 triliun itu, lanjut Andre seharusnya bisa digunakan oleh Angkasa Pura II untuk pembangunan bandara baru atau revitalisasi Bandara yang sudah eksisting seperti Bandara di Silangit Sumatera Utara yang sudah berkali-kali minta anggaran runway tapi tidak terwujud.
"Jadi dengan adanya kerja sama ini mungkin bandara bandara yang eksisting tersebut bisa direvitalisasi," tegasnya.
Baca halaman berikutnya.
