.webp)
Penerimaan Kartu Prakerja meningkatkan kepemilikan e-wallet sebesar 27.8 poin persentase (53%). Sebanyak 80% penerima Kartu Prakerja memiliki akun e-wallet, dibandingkan dengan 52% non-penerima pada Survei Endline.
Selanjutnya, penerima Kartu Prakerja memiliki probabilitas 10,5 pp (40%) lebih tinggi untuk belanja online menggunakan e-wallet dalam sebulan ke belakang, dan Survei Endline juga menunjukkan peningkatan substansial dalam penggunaan e-wallet untuk kebutuhan lainnya.
Sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, Program Kartu Prakerja masih akan dilanjutkan pada tahun 2022. "Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp11 triliun atau 4,3% dari anggaran perlindungan sosial tahun 2022," jelas dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Febrio menekankan, Program Kartu Prakerja merupakan inisiatif strategis Pemerintah dan penanganan Covid-19 karena tidak hanya menjadi sarana transfer dana dari pemerintah ke masyarakat, tetapi menawarkan skill development sebagai pondasi meraih kesempatan kerja yang lebih luas.
"Seringkali para pekerja kesulitan mendapatkan pekerjaan dikarenakan kompetensi yang diperoleh dari lembaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk menjembatani ini pemerintah berupaya memberikan keterampilan bagi Angkatan kerja kita sehingga labor market akan menjadi lebih sehat dan lebih fleksibel," urainya.
Febrio melanjutkan, hasil survei persepsi masyarakat terhadap manfaat program bantuan pemerintah di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh IPSOS 2021 menunjukkan Program Kartu Prakerja menjadi bantuan sosial yang paling bermanfaat. Meski demikian, Febrio mengingatkan atas capaian yang diperoleh harus tetap dilakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengaku lega atas hasil positif dari Studi JPAL ini. "Penelitian dapat dijadikan bukti bagi skeptisme terhadap Kartu Prakerja. Apalagi, ini merupakan studi yang dilakukan secara independen, bukan atas biaya dari Manajemen Prakerja," tegasnya.
Denni menyatakan, pihaknya melakukan berbagai inovasi sehingga mendapatkan outcome yang sangat baik seperti hasil Studi J-PAL ini.
"Kami menciptakan sistem yang mudah diakses. Layanan 100% digital yang didukung oleh cloud computing. Tapi teknologi hanya alat, butuh orang yang tepat untuk mengoperasikan, serta kebijakan yang tepat. Untuk itu kami memberikan apresiasi kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan seluruh tim Kemenko Perekonomian," kata Denni.
Tenaga Ahli Utama Deputi Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengingatkan bahwa dari Kartu Prakerja hadir pada sisi 'supply' ketenagakerjaan, yakni menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompeten. Sedangkan untuk urusan penyerapan tenaga kerja, kaitannya pada penyediaan lapangan kerja, sebagaimana menjadi tujuan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.
"Namun harus diingat, jangan semua dibebankan pada Kartu Prakerja. Program ini bukan menggantikan sisi pendidikan formal. Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja adalah pelengkap pendidikan formal serta pelatihan-pelatihan lain yang sudah ada," kata Edy.
(kil/dna)
