Pengusaha Duduk Bareng Menteri Bahas Industri hingga Perubahan Iklim

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Sabtu, 04 Des 2021 12:40 WIB
Rapimnas Kadin/Dok Kadin
Foto: Rapimnas Kadin/Dok Kadin
Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menggelar Rapimnas di Nusa Dua, Bali yang berlangsung 3-4 Desember 2021. Rapimnas tersebut membahas sejumlah tema terkait industri terkini.

Sejumlah tema yang dibahas antara lain soal kesehatan dan industrinya, pemberdayaan ekonomi daerah, kewirausahaan dan pembangunan kapasitas, serta peta jalan menuju Net Zero.

"KADIN Indonesia memiliki 17 program, dalam Rapimnas 2021 ini. Empat forum ini kami pilih sebagai tema skala prioritas, karena sangat penting dan mendesak untuk didetailkan dalam program konkret sesuai situasi ekonomi nasional dan global. Nantinya kami juga akan memberikan rekomendasi terkait tema-tema tersebut untuk jadi masukan bagi kebijakan pemerintah," jelas Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid dalam keterangannya, Sabtu (4/12/2021).

Dalam forum bisnis Rapimnas 2021 mengenai sektor kesehatan nasional dan industrinya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan transformasi kesehatan nasional harus dipercepat.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan serta aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), diharapkan dapat menjadi momentum bagi industri kesehatan dalam negeri untuk bisa lebih agresif membangun kapasitas untuk memproduksi alat kesehatan dalam negeri.

"Besarnya potensi industri kesehatan dan farmasi di Indonesia sangat disayangkan jika diabaikan oleh pemangku kepentingan. Potensi tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan membangun kapasitas manufaktur atau pabrik-pabrik industri kesehatan atau farmasi. Saran saya, KADIN Indonesia harus mendorong adanya investasi di sektor ini," kata Budi.

Sementara itu, dalam forum bisnis bertemakan pemberdayaan ekonomi daerah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini investasi di daerah, terutama luar Jawa sudah mulai meningkat pesat. Hal ini dikarenakan pemerintah terus menyiapkan infrastrukturnya ditambah dengan adanya insentif yang lebih tinggi jika mau berinvestasi di luar Jawa.

"Dari kuartal akhir tahun 2020 hingga saat ini, angka investasi luar Jawa terus meningkat. Hal ini sangat penting, karena investasi itu berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja di daerah. Adanya pemerataan ekonomi. Proyek besar, kontraktor utamanya boleh BUMN dan perusahaan besar, tapi subkontraktornya harus orang atau perusahaan daerah. Ini juga terkait dengan kebijakan pemangkasan birokrasi dan alur perizinan. Saat ini sudah diberikan ke PTSP," jelas Bahlil.

Berlanjut ke halaman berikutnya.