Blak-blakan Sri Mulyani Ungkap Alasan Utang Menggunung Kala Pandemi

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Jumat, 10 Des 2021 21:00 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbagi cerita bagaimana mengelola APBN saat pandemi melanda Indonesia di awal Maret 2020 lalu. Saat itu APBN menghadapi tantangan karena penerimaan yang seret di saat pandemi, sementara biaya belanja melonjak untuk menangani krisis pandemi COVID-19 yang tengah melanda.

Pembiayaan lewat utang pun menjadi hal yang tak bisa dihindari. APBN sebagai instrumen keuangan negara menjadi satu-satunya yang bisa diandalkan untuk bisa menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat dan negara tetap berjalan.

"Negara itu memang memiliki instrumen APBN untuk menghadapi situasi seperti itu." kata Sri Mulyani dalam podcast Endgame bersama Gita Wirjawan, yang dilihat dari YouTube, Jumat (10/12/2021).

Sri Mulyani bilang, salah satu fungsi APBN sebagai stabilisator harus bisa menjaga agar negara bisa tetap menjalankan tugasnya meskipun penerimaannya sedang terganggu. Terlebih negara harus memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan karena pandemi yang sedang menyerang kesehatan dan ekonomi Indonesia.

"Waktu itu pemikirannya gimana ya pada saat penerimaan jatuh tapi kita harus melakukan tugas kita. Namun jangan sampai ini jadi alasan untuk timbulkan kebiasaan fiscal policy yang buruk, tidak bertanggung jawab." jelas Sri Mulyani.

Dengan kondisi ekonomi yang terpuruk, maka otomatis penerimaan negara juga berkurang. APBN sebagai instrumen keuangan negara yang punya fungsi stabilisasi harus mencari cara agar ekonomi bisa tetap berjalan meski penerimaan turun. Apalagi ada biaya tambahan untuk penanganan pandemi di sisi bantuan sosial. Untuk itu, pembiayaan lewat utang menjadi pilihan.

Rasio awal utang yang direncanakan sebesar 29,7% pada awal 2020 pun naik hingga 39,4% terhadap PDB karena adanya belanja penanganan COVID-19. Hal ini menyebabkan rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat 40,85%.

Sementara sejak Januari hingga Agustus 2021, pemerintah telah menarik utang Rp 550,6 triliun. Penarikan utang ini mencapai 46,8% dari target utang dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun.