UU Ciptaker Dinilai Perkuat Pemberdayaan Petani demi Ketahanan Pangan

Atta Kharisma - detikFinance
Kamis, 16 Des 2021 22:23 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung program smart farming milenial untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan rakyat.
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang penting terhadap keamanan suatu negara. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia tentunya menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan prioritas penyediaan pangan dalam negeri dapat diperoleh melalui produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional dan impor, dengan mempertimbangkan kepentingan petani, peternak, dan nelayan. Terkait impor, undang-undang (UU) ini juga menyebutkan ketentuan tambahan seperti adanya kebijakan tarif dan non tarif.

Kebijakan tarif dan non tarif dapat menjadi penghambat impor untuk masuk ke dalam negeri. Hambatan perdagangan tersebut juga pada akhirnya dapat memperkecil peluang masuknya investasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menguatkan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

"Pemerintah telah menyiapkan stimulus ekonomi untuk menyokong sektor pertanian dan perikanan," ujarnya dalam sebuah acara silaturahmi dengan peternak di Bogor beberapa waktu lalu.

Airlangga juga menegaskan pemerintah telah menyusun kebijakan untuk menjaga rantai ketahanan pangan nasional melalui UU Cipta Kerja.

"Pemerintah telah menyusun kebijakan dalam menjaga rantai ketahanan pangan nasional. Pertama, melalui implementasi UU Cipta Kerja terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor maupun impor," jelasnya.

Selain UU Cipta Kerja, ia juga menyebutkan usaha pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan lewat digitalisasi UMKM.

"Di samping itu, melalui digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah saat ini yaitu agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Transformasi Digital, serta beberapa program lainnya," tambahnya.