Ada kejadian menarik saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita mengenai sulitnya mengatur anggaran untuk program vaksinasi COVID-19. Sri Mulyani sampai keseleo lidah menyebut 'ruwit' yang seharusnya mengatakan rumit atau ruwet.
Sri Mulyani menerangkan, mulanya program vaksinasi didesain gratis hanya untuk yang tidak mampu. Namun, setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, program vaksinasi kemudian diputuskan menjadi gratis untuk semua masyarakat.
"Waktu presiden mengumumkan dan saya juga feedback banyak sekali, 'Nggak akan bisa berhasil kalau kamu masih ada yang berbayar, vaksin harus gratis'. Jadi begitu presiden mengumumkan, feedbacknya juga kita dengar bahwa ini bakalan nggak berhasil kalau kita masih nge-charge even untuk orang kaya," katanya dalam acara dengan tema Jejak Keberhasilan Pemerintah dalam Vaksinasi COVID-19, Selasa (28/12/2021)
"Maka presiden beberapa saat kemudian langsung mengoreksi bahwa ini harus kemudian gratis. Lah anggarannya kan kita langsung mumet," katanya.
Kemudian, yang menjadi persoalan ialah ketika dirinya mengalokasikan banyak anggaran di tahun 2020, tapi realisasinya ternyata di tahun selanjutnya. Alhasil, pihaknya pun merealokasikan anggaran.
Tak cuma itu, Sri Mulyani mesti melakukan negosiasi pendanaan lantaran militer turut terlibat dalam program vaksinasi ini.
"Waktu saya menegosiasi pendanaan termasuk ini akan untuk vaksinasi itu World Bank, ADB, AIIB juga semuanya turun dalam bentuk pendanaan juga. Mereka biasanya sangat alergi untuk memobilisasi militer dalam rangka kerjaan seperti ini," katanya.
"Saya bilang di Republik Indonesia undang-undang mengenai pandemi itu ya semua dimobilisasi," sambungnya.
Persoalan belum berhenti. Sebab, pihaknya harus mengatur anggaran untuk berbagai lembaga, dari Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan lain-lain.
"Itu salurannya ruwit, rumit sama ruwet jadi ruwit tadi. Itu yang kita coba. Makanya kami terus menerus melakukan apa yang disebut fleksibilitas dari dari APBN tapi tetap accountable," katanya.
Simak Video "Analis Politik Kritik MPR Kekanakan Gegara Tuntut Sri Mulyani Mundur"
(acd/zlf)