PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) yang bersumber dari APBN tahun 2021 sebesar Rp 6,9 triliun. Dana PMN tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, PMN ini akan digunakan oleh KAI untuk menambal pembengkakan biaya LRT Jabodebek dan pemenuhan modal dasar Kereta Cepat Jakarta Bandung.
"Adanya kepercayaan pemerintah untuk memberikan penambahan PMN kepada KAI, maka KAI dapat melanjutkan proyek-proyek Strategis Nasional yang ditugaskan kepada KAI ini," ujar Didiek dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021).
KAI akan mengelola PMN sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.
Sesuai Perpres Nomor 49 Tahun 2017, KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana LRT Jabodebek. Dalam Perpres tersebut pula disebutkan, KAI dapat memperoleh dukungan pemerintah berupa pemberian PMN.
Dana PMN sebesar Rp 2,6 triliun untuk LRT Jabodebek akan digunakan untuk menambal pembengkakan biaya akibat keterlambatan pembebasan lahan dipo yang berdampak pada peningkatan biaya pra-operasi, biaya Interest During Construction, dan biaya-biaya lainnya.
Adapun sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN.
Dana PMN sebesar Rp 4,3 triliun akan digunakan untuk pemenuhan modal dasar konsorsium BUMN Indonesia. Modal dasar ini perlu dipenuhi agar dana dari CDB dapat dicairkan sehingga pembangunan proyek KCJB dapat tetap dapat dilakukan.
"Pemberian PMN tersebut juga akan memberikan multiplier effect baik bagi masyarakat, negara, dan KAI itu sendiri," tambah Didiek.
Apa manfaat PMN KAI buat masyarakat? Cek halaman berikutnya.
