Hemat Subsidi Pemerintah
Di sisi lain, menurut Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno kenaikan tarif KRL dibutuhkan agar subsidi transportasi bisa lebih merata ke moda yang lain.
Djoko mengatakan subsidi perkeretaapian sangat besar hingga Rp 3,2 triliun. Namun, untuk angkutan bus cuma Rp 134 miliar saja padahal rutenya banyak.
"Subsidi untuk Perkeretaapian cukup besar, yakni tahun ini sekitar Rp 3,2 triliun. Sementara masih ada subsidi yang besarnya hanya Rp 134 miliar untuk 332 rute angkutan bus perintis se-Indonesia," ungkap Djoko kepada detikcom.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga mengatakan tarif subsidi KRL Jabodetabek cukup besar porsinya dibandingkan dengan subsidi perkeretaapian di Sumatera dan Jawa. "60% subsidi kereta itu kebanyakan dikasih di Jabodetabek," ungkapnya.
Kembali ke Deddy, dia memaparkan apabila penyesuaian tarif disetujui, maka pemerintah tidak perlu memberikan subsidi PSO hingga Rp 2.000 per penumpang sementara itu kualitas layanan KRL tidak akan mengalami penurunan.
Dia menjelaskan biaya operasi per penumpang untuk layanan KRL selama 25 km pertama adalah sebesar Rp 6.250 per orang. Awalnya subsidi pemerintah dibayarkan sebesar Rp 3.250 per penumpang, maka penumpang hanya membayar Rp 3.000 saja. Nah apabila tarif naik jadi Rp 5.000, maka pemerintah hanya memberikan subsidi Rp 1.250 per penumpang.
Sementara biaya layanan untuk 10 km berikutnya biaya operasi Rp 2.500. Subsidi diberikan sebesar Rp 1.500 maka per orang cuma membayar Rp 1.000. Tarif lanjutan tiap 10 km sendiri tidak mengalami kenaikan.
"Apabila penyesuaian tarif Rp 2.000 disetujui, maka Pemerintah tidak perlu memberikan PSO Rp 2.000 per penumpang," kata Deddy.
(hal/dna)