.webp)
Ekspor Dibatasi
Anggota DPR RI Andre Rosiade mengusulkan adanya pembatasan ekspor pada produk olahan sawit. Hal ini dilakukan agar pasokan olahan sawit, termasuk minyak goreng di dalam negeri bisa terpenuhi.
Dengan begitu, menurutnya harga minyak goreng bisa berangsur turun. Dia meminta Kementerian Perdagangan menyusun aturan kewajiban pemenuhan domestik alias DMO macam ekspor batu bara untuk ekspor olahan sawit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya usulkan ada DMO dan pajak ekspor CPO. Saya rasa fair itu. Rakyat butuh minyak murah sesuai kemampuan rakyat kita, bukan kita memenuhi pasar ekspor saja, orang lain yang menikmati," kata Andre.
"Harus ada keberpihakan, penuhi dalam negeri dulu baru boleh ekspor," ujarnya.
Hal ini diungkapkan Andre karena dia mendapatkan informasi soal stok minyak satu harga Rp 14.000 yang belum bisa terpenuhi. Datanya, dia mengungkapkan Kemendag baru dapat memenuhi stok minyak goreng satu harga sebesar 20 juta liter saja padahal dijanjikan sebulannya ada 250 juta liter.
"Informasi yang saya dapatkan yang masuk ke Kemendag ini baru 20 juta liter untuk Januari ini, dari 250 juta liter," ungkap Andre.
Sementara itu dalam rapat yang hari ini dilakukan Andre mendapatkan laporan yang menyatakan ekspor olahan sawit mencapai 25 juta ton per tahun. Dari total olahan sawit itu sekitar 16 juta ton adalah minyak goreng.
"Kalau 70%-nya aja minyak goreng dari 25 juta ton artinya ada 16 juta ton yang merupakan minyak goreng diekspor per tahun. Atau karenanya Rp 16 miliar liter ekspor kita per tahun, ini hitungan kasar aja ya," ungkap Andre.
Melihat fakta tersebut, Andre meminta pimpinan rapat untuk segera menggelar rapat dengan Menteri Perdagangan M. Lutfi dan meminta pembatasan ekspor dilakukan. Menurutnya, urusan harga minyak goreng dapat diturunkan dengan mudah yaitu dengan mengurangi ekspor minyak goreng.
"Kita tegas saja dengan Mendag ini, urusan minyak goreng stabil itu sederhana. Tinggal kurangi pasar ekspor untuk diwajibkan isi kebutuhan dalam negeri dulu. Karena CPO ini produksinya di Indonesia, masa ekspor duluan yang dikasih kesempatan," kata Andre.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menyatakan sebetulnya tak pernah ada masalah dengan pasokan kelapa sawit dalam negeri.
Harga minyak goreng menjadi mahal bukan karena pasokannya kurang, namun memang harga komoditas kelapa sawit sebagai bahan utama minyak goreng yang sedang mengalami tren kenaikan secara global. Dia bilang langkah pemerintah melakukan subsidi harga minyak goreng ke produsen sudah tepat untuk menekan harga.
"Sebenarnya, ini bukan karena barangnya tidak ada memang barangnya saja mahal. Saya kira model subsidi yang sudah diberlakukan pemerintah bisa jadi jalan keluar," ungkap Joko.
(hal/ara)
