Pengiriman Pesawat Molor, Boeing Merugi hingga Rp 57 Triliun

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 27 Jan 2022 09:12 WIB
Pabrik Boeing San Antonio
Foto: CNN
Jakarta -

Boeing merugi hingga US$ 4 miliar atau sekitar Rp 57,2 triliun (kurs Rp 14.300) terkait masalah yang dihadapinya pada pesawat berbadan besar 787 Dreamliner. Pabrikan pesawat Amerika Serikat itu tidak dapat mengirimkan jet 787 Dreamliner sejak tahun lalu karena masalah kontrol kualitas.

Hal itu membuat perusahaan harus membayar US$ 3,5 miliar untuk memberi kompensasi kepada pelanggan atas keterlambatan pengiriman. Mereka hanya mengirimkan 14 pesawat 787 Dreamliner pada tahun 2021, pengiriman terakhir pada bulan Juni.

Penundaan juga akan meningkatkan biaya produksi pesawat sekitar US$ 2 miliar, dengan sebagian besar biaya tersebut datang pada akhir tahun.

"Kami maju melalui upaya komprehensif untuk memastikan setiap pesawat dalam sistem produksi kami sesuai dengan spesifikasi kami yang tepat. Upaya ini terus memengaruhi pengiriman dan hasil keuangan kami, tetapi kami sepenuhnya yakin itu adalah hal yang benar untuk dilakukan," kata CEO Dave Calhoun dilansir dari CNN, Kamis (27/1/2022).

Perusahaan pun melaporkan kerugian bersih sebesar US$ 4,3 miliar untuk tahun ini. Kerugian intinya, tidak termasuk item khusus, mencapai US$ 4,1 miliar untuk tahun ini.

Meski merugi, ada kabar baik untuk Boeing. Perusahaan memiliki arus penjualan positif untuk pertama kalinya sejak kuartal pertama 2019. Tahun tersebut merupakan periode di mana masalah pesawat 737 Max dimulai.

Perusahaan telah dilanda masalah pesawat 737 Max, yang dilarang terbang selama 20 bulan mulai tahun 2019 setelah dua kecelakaan fatal. Permintaan kemudian jatuh untuk pesawat baru, belum lagi kerugian maskapai besar-besaran yang disebabkan oleh pandemi.

Beberapa maskapai mengatakan mereka sudah meminta Boeing untuk memulai pengiriman 787 musim semi ini, mungkin pada bulan April. Tetapi eksekutif perusahaan berulang kali menolak untuk memberikan tanggal target pengiriman.

Boeing tetap akan bersabar menunggu lampu hijau dari Administrasi Penerbangan Federal (FAA) untuk hal tersebut.

"Saya tidak ingin mendahului siapa pun. Semua terserah FAA, dan kami akan membiarkan mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan," kata Calhoun.

(hal/eds)