Kemenkeu Buka Suara Soal Anggaran Menteri Jokowi Diblokir Rp 39,7 T

Aulia Damayanti - detikFinance
Kamis, 27 Jan 2022 15:54 WIB
Gedung Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan/Foto: Yulida Medistiara/detikFinance
Jakarta -

Kementerian Keuangan mengatakan pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) dilakukan dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian perkembangan COVID-19 di 2022. Total anggaran yang diblokir sebesar Rp 39,7 triliun.

"Setiap KL diminta menyisihkan dan tidak menggunakan 5% dari total anggarannya dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian perkembangan COVID-19 di 2022," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari kepada detikcom, Kamis (27/1/2022).

Jika kasus COVID-19 meledak pada tahun ini, dana yang diblokir itu dapat digunakan untuk menangani pandemi. Ia menegaskan tidak semua anggaran diblokir, hanya 5% dari anggaran yang disisihkan oleh masing-masing K/L.

"Jika kasus COVID-19 meledak lagi dan memerlukan tambahan pendanaan, maka 5% yang telah dikunci dapat digunakan. Besaranyang dikunci adalah 5%, bukan semua seperti yang diberitakan," tambahnya.

Sedangkan jika kasus COVID-19 dapat dikendalikan, Puspa memastikan K/L bisa menggunakannya lagi dana tersebut sesuai kegiatan yang telah direncanakan. Kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan pada rancangan APBN 2022 tahun lalu.

"Kemenkeu akan mengevaluasi kebijakan ini di tahun berjalan dan bila dampak COVID-19 dapat dikendalikan, 5% anggaran ini dapat digunakan kembali oleh K/L untuk kegiatan-kegiatannya," imbuhnya.

Sebagai informasi, sebelumnya informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI Selasa (25/1).

Isa menyampaikan kebijakan tersebut telah diatur Undang-undang APBN 2022 khususnya pasal 28 ayat 2. "Kemudian yang sudah kami lakukan pemblokiran atas pilihan Kementerian/Lembaga ini kita menyisihkan sementara Rp 39,7 triliun," katanya

sa menegaskan, dana tersebut masih dalam anggaran masing-masing K/L. Hanya saja penggunaannya dilakukan dengan arahan jika Indonesia cukup baik dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonominya.

"Kita akan merilisnya kalau kita setelah semester I ini merasa cukup confident bisa mengatasi pandemi dan juga bisa mengatasi kebutuhan mendesak untuk pemulihan ekonomi nasional," imbuhnya.

(ara/ara)