.webp)
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan menjawab keluhan petani sawit yang merasa dirugikan dengan kebijakan Domestic Price Obligation (DPO) pada CPO yang ditetapkan Rp 9.300 per kilogram.
Oke menjelaskan, merosotnya harga yang dialami oleh petani diakibatkan kesalahpahaman eksportir terhadap kebijakan DPO. Dia menegaskan harga DPO hanya dibebankan untuk eksportir bukan kepada petani.
"Seolah harga di petani harus turun CPO Rp 9.300/kg. Salah itu. Yang kita tekan itu eksportir. Hey eksportir kalau mau ekspor 10 ton siapkan dulu 2 ton ke dalam negeri dengan harga itu (DPO)," jelasnya dalam diskusi publik Indef bertajuk Minyak Goreng Naik, Subsidi atau DMO-DPO, Kamis (3/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oke meminta petani jangan khawatir karena itu adalah kesalahpahaman. Sementara saat ini harga di sisi petani sudah aman.
"Harga ini sudah bagus setahu saya angkanya sudah Rp 15.000. Artinya petani sudah aman," jelasnya.
Untuk eksportir memang harus memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu jika ingin melakukan ekspor. "Kalau mau ekspor dibuka, sudah dapat 100% (CPO) maka 20% dikirim ke dalam negeri dengan harga yang ditetapkan pemerintah, baru kunci ekspornya dibuka oleh pemerintah," imbuhnya.
Sampai saat ini, Oke mengungkap belum ada perusahaan CPO yang diizinkan untuk ekspor. Jadi sampai sekarang ekspor masih mandek.
"Karena mereka ekspornya masih dikunci, hitungannya kalau belum 20%, kalau sudah 20% baru dibuka pintunya," pungkasnya.
