Pertama, kenaikan harga rokok akan menyebabkan perokok mencari alternatif rokok dengan harga yang lebih murah/terjangkau, salah satu alternatifnya adalah rokok ilegal. "Kenaikan harga berpengaruh terhadap kenaikan jumlah permintaan rokok ilegal. Kenaikan peredaran rokok ilegal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dapat berdampak terhadap keberlangsungan IHT," kata Firman Soebagyo saat dihubungi Jumat (04/02/2022).
Kedua, kenaikan tarif cukai dan harga rokok dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan IHT. Sebab, kenaikan harga rokok yang dilakukan secara terus menerus akan berdampak terhadap kenaikan rokok ilegal dan keberlangsungan IHT yang selanjutnya juga dapat berpotensi menggerus penerimaan negara.
Adanya penyederhanaan (simplifikasi) dari 10 layer menjadi 8 layer, menurut anggota Komisi IV DPR RI, ini harus dipahami dengan perspektif kepentingan global. Keberadaan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) salah satu agendanya adalah pengurangan pabrikan rokok kretek di Indonesia. Agenda tersebut, dalam pandangannya, sejalan dengan salah satu korporasi rokok internasional yang beroperasi di Indonesia.
Firman memproyeksikan, kelak kalau simplifikasi rokok dibiarkan terus terjadi tidak tertutup kemungkinan pabrik atau perusahaan rokok yang tersisa di Indonesia hanya tinggal tiga bahkan hanya ada satu. "Jadi, yang sebenarnya terjadi itu bukan simplifikasi tapi pengurangan atau penghilangan golongan rokok. Bahkan upaya mematikan industri rokok kretek di tanah air," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti kampanye negatif (negative campaign) yang dilakukan pemerintah, seperti rokok sebagai konsumsi terbesar kedua dalam komponen pengeluaran rumah tangga miskin, rokok resiko penyebab kematian kedua, rokok menjadi beban Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan beban ekonomi, dan masih banyak lagi. "Itu sebuah narasi yang selalu dikaitkan dengan setiap kenaikan cukai rokok. Dan, berbagai alasan tersebut harus dikaji kembali secara komprehensif sehingga akan mendapatkan hasil yang moderat," tegasnya.
Misbakhun, yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) berbasis tembakau, itu mengingatkan agar narasi-narasi yang selama ini disampaikan pemerintah ini tidak hanya harus menyampaikan semua sisi negatifnya. Karena apa? Ada hak konstitusional petani tembakau, buruh pabrik rokok yang dijamin Konstitusi kita. Karena apa juga? 57% cukai hasil tembakau diambil oleh negara. Narasi ini yang harus kita kedepankan untuk membangun semangat kegotongroyongan.
Target CHT tahun 2022 sebesar Rp193,53% triliun itu ditopang oleh semua komponen dan eksponen bangsa. Tidak hanya kita bicara bahwa rokok memiliki negative impact tetapi positive impact terhadap apa? Kita tidak berhutang, ada penerimaan negara yang ditopang oleh mereka. "Saya berharap pemerintah harus lebih berimbang. Saya menginginkan ada keseimbangan, ada regulasi yang lebih berpihak pada kepentingan petani tembakau, ada pabrikan rokok kecil dimana mereka industri rumahan yang kelangsungan usahanya juga harus dilindungi sesuai dengan cita-cita demokrasi ekonomi yang memberdayakan hajat hidup orang banyak," terangnya.
Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar, mengatakan dampak kenaikan CHT dan simplifikasi sangat memberatkan IHT legal. Di saat pandemi Covid-19 melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, pemerintah sudah menaikan cukai hasil tembakau 3 kali. "Kenaikan cukai tahun 2020 belum dijalankan, kita sudah dihantam pandemi, produksi turun, daya beli turun, pemerintah tetap naikkan cukai sebesar 12,5%, lalu sekarang cukai dinaikan 12%. Dampaknya sangat besar pada penurunan produksi dan maraknya rokok illegal," terang Sulami Bahar.
Sulami Bahar meragukan data rokok illegal yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kala itu, sebesar 4,8%. Menurut Sulami, kenyataan di lapangan mencapai 26,3% atau setara dengan kerugian negara sebesar Rp53 triliun, sebagaimana hasil survei Indodata (2021).
Terkait simplifikasi dari 10 layer menjadi 8 layer, Sulami sejatinya keberatan dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, simplifikasi itu akan mematikan perusahaan rokok menengah dan kecil. Selain itu, simplifikasi akan makin menegaskan adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, Sulami Bahar mengusulkan agar pemerintah memberikan kepastian usaha bagi kepastian usaha industri hasil tembakau legal melalui roadmap.
"Bukan hanya roadmap industri secara besar atau secara keseluruhan, tetapi juga roadmap yang khusus mengatur kebijakan kenaikan cukai. Misalnya kenaikan cukai per 3 tahun. Sehingga pengusaha bisa membuat perencanaan," katanya.
Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementerian Pertanian, Ardi Praptono, berpendapat dampak kenaikan cukai hasil tembakau sebesar 12% per 1 Januari 2022 yang perlu dikhawatirkan adalah IHT legal akan menurunkan harga pembelian bahan baku ke petani seiring tibanya waktu panen raya dan akan mengurangi volume serapan produk tembakau lokal. "Hal itu mengingat hampir lebih dari 95% tembakau lokal menjadi bahan baku utama IHT, sehingga apabila mempengaruhi harga dan volume serapan, maka petani yang akan merasakan langsung dampaknya," katanya.
Ardi Praptono mewanti-wanti ketika ada penurunan harga dan pembelian bahan baku tembakau, langkah yang harus dilakukan harus adanya win win solution antara IHT, petani dan stakeholders terkait lainnya. "Di samping itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan juga mendorong terwujudnya kemitraan seluruh petani tembakau dengan IHT, untuk memberikan jaminan pasar dan harga," pungkasnya.
(fdl/fdl)