Dapat Tekanan, 2 Perusahaan Cabut Gugatan soal UMP ke Anies

ADVERTISEMENT

Dapat Tekanan, 2 Perusahaan Cabut Gugatan soal UMP ke Anies

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 09 Feb 2022 14:46 WIB
Gubernur DKI Anies Baswedan
Foto: Tiara Aliya/detikcom
Jakarta -

Upaya pengusaha menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih bergulir. Isi Gugatannya meminta penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 kembali ke Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021.

Dewan Pimpinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo DKI Jakarta) menyatakan ada 2 perusahaan yang mencabut gugatannya lantaran mendapatkan tekanan.

"Semula ada 2 perusahaan yang ikut andil, tapi di tengah-tengah dia menarik kembali karena ada sesuatu dan lain hal," kata Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman kepada detikcom, Rabu (9/2/2022).

Dia menjelaskan pengusaha mendapatkan tekanan dari pemerintah maupun serikat pekerja. Alhasil kini Apindo DKI Jakarta berjuang sendiri di meja hijau.

"Tekanan itu baik dari pemerintah maupun dari teman-teman serikat pekerja. Jadi mereka mencari selamat saja, ya nggak apa-apa gitu, toh itu juga hanya melengkapi kemarin bahwa kami tidak sendirian," tuturnya.

Meski begitu, Apindo sendiri merupakan wadah para pengusaha. Jadi pihaknya tetap membawa aspirasi para pengusaha dalam melakukan gugatan ke PTUN.

Tujuan gugatannya adalah meminta dibatalkannya UMP yang mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Nurjaman memastikan pihaknya akan terus maju menjalani proses gugatan kepada Anies Baswedan di PTUN.

"Tetap maju karena kita kan bukan masalah besar kecilnya (UMP) yang dinaikkan, tapi kami kepada kebijakan, prosesnya, dan mekanismenya, benar nggak? seusai aturan nggak? makanya kami ke PTUN karena (penetapan UMP DKI) tidak sesuai aturan. Kalau kami menerima itu berarti kami menerima yang salah. Sudah tahu mana yang benar masa kita ikut yang salah," tambahnya.

Diketahui sebelumnya Anies menerbitkan SK 1395 yang menetapkan upah minimum Jakarta naik 0,85%. Kemudian dia merevisinya dengan mengeluarkan SK 1517 sehingga UMP naik sebesar 5,1% di 2022.

Tonton juga Video: Said Iqbal Puji Anies Naikkan UMP DKI 5,1%: Cerdas, Bijaksana, dan Berani

[Gambas:Video 20detik]



(toy/fdl)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT