Pekerja Migran Bisa Dapat Dana PEN! Lagi Diusahakan Kepala BP2MI

Biaya PMI Bertambah

Selanjutnya, Benny menyampaikan kepada Airlangga bahwa di masa pandemi biaya untuk PMI menjadi bertambah. Seperti pada kuartal akhir 2021, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mulai membuka keimigrasiannya untuk PMI di masa pandemi dengan persyaratan karantina. Namun terdapat kurang lebih 6.000 CPMI yang terhambat keberangkatannya.

"Per PMI dikenakan Rp 17 juta selama 10 hari karantina di Korea. Jadi kalau 6.000 di kali Rp 17 juta ini adalah angka yang sangat besar dan dari mana mereka membayar itu. Belum lagi ketika mereka harus karantina 2 hari di Jakarta dan harus melakukan tes PCR," ucapnya.

"Atas kondisi itulah kemudian kami mengusulkan permohonan dengan sangat melalui Pak Menko apakah bisa kehadiran negara bisa hadir dengan membantu kebutuhan biaya mereka melalui dana PEN seperti surat yang kami kirimkan," lanjutnya.

Ia berharap negara dapat menerima usulannya, karena dalam kondisi normal saja negara memberikan biaya kepada PMI yang berangkat ke luar negeri dengan rata-rata cost starter Rp 30 juta di kali 277 ribu orang per tahun, negara masih menerima devisa yang besar dari PMI.

"Negara hanya mengeluarkan uang Rp 9 triliun tidak sebanding dengan sumbangan devisa yang mereka sumbangkan kepada negara per tahun sebesar Rp 159,6 triliun," tegas Benny.

Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik kehadiran Kepala BP2MI dan menyatakan bahwa dalam meningkatkan derajat PMI tersebut dapat melalui koordinasi pemanfaatan dana PEN untuk PMI yang tertunda penempatannya akibat pandemi COVID-19, Skema KUR Penempatan PMI, dan pemanfaatan Program Prakerja bagi CPMI tertunda keberangkatannya akibat COVID-19.

"Kami sedang bersurat kepada Kementerian Keuangan, alasan pemanfaatan dana PEN semestinya dapat diterima secara rasional di masa pandemi ini. Pembahasan teknis lebih lanjut akan dijadwalkan dengan Kemenkeu. Maka dari itu, kampanye PEN untuk PMI ini akan kita dorong," ujarnya.

Menurutnya, yang menjadi fokus pemerintah adalah PMI yang bekerja di luar negeri karena sulitnya lapangan kerja di Indonesia, sehingga PMI mempertaruhkan segalanya untuk bekerja di negara lain.

"Maka dari itu tugas kita adalah mempersiapkan, jadi saya ingin kalau BP2MI apa yang bisa kita tambahkan agar mereka bisa lebih sejahtera dan lebih mempunyai perlindungan dan lebih mempunyai skill, kita pasti akan dorong sampai ke DPR nanti," pungkas Airlangga.

Turut hadir para Deputi 3 kawasan dari BP2MI, Deputi Bidang Penempatan Dan Pelindungan Kawasan Asia Dan Afrika, Agustinus Gatot Hermawan; Deputi Bidang Penempatan Dan Pelindungan Kawasan Amerika Dan Pasifik, Lasro Simbolon; Deputi Bidang Penempatan Dan Pelindungan Kawasan Eropa Dan Timur Tengah, Irjen Pol. Achmad Kartiko, serta Perwakilan Kemenko Perekonomian, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dan Anggota DPR RI Komisi VII, Maman Abdurrahman.