Pemerintah segera menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika penyusunan ini juga memperhatikan pandemi COVID-19 yang luar biasa.
Dia menjelaskan APBN 2023 disusun oleh pemerintah secara hati-hati. "Kita memperhatikan ancaman pandemi yang diharapkan bisa berubah menjadi endemi atau normal. Lalu muncul tantangan baru yang harus diwaspadai," kata dia dalam konferensi pers Hasil Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (16/2/2022).
Sri Mulyani menjelaskan Indonesia merupakan negara yang bisa memulihkan kondisi ekonomi dan kembali ke sebelum pre COVID-19. Hal ini didukung oleh pemulihan dari sisi permintaan, konsumsi, investasi dan ekspor maupun sisi produksi manufaktur perdagangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu menurut dia kebijakan ekonomi makro 2023 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung APBN.
"APBN akan supportif namun peranan non APBN menjadi penting," jelas Sri Mulyani. Dia menambahkan konsumsi, investasi dan ekspor kenaikannya cukup tinggi dan yang berasal dari institusi tambahan.
Apalagi saat ini perbankan memiliki dana pihak ketiga (DPK) sebanyak Rp 7.250 triliun dengan loan to deposit ratio (LDR) hanya 77%. Menurut dia bank memiliki ruang untuk memulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit.
Dia menambahkan tahun 2023 struktur postur APBN akan mengikuti sebelum terjadinya pandemi. Yaitu dengan postur defisit di bawah 3%. "Kami lakukan langkah buat detail yang akan dipresentasikan di DPR untuk susun RAPBN kita 2023 yang akan berjalan," jelasnya.
(kil/dna)