Guna mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintah telah menyiapkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp 455,62 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan pandemi bidang kesehatan, perlindungan kepada masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut pada rapat koordinasi nasional (rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam upaya tersebut, katanya, diperlukan kolaborasi dan sinergi semua pihak.
"Kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan merupakan kunci dalam penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi pasca bencana. Pendekatan kewilayahan dalam perencanaan pola penguatan ekonomi juga perlu dilakukan, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi risiko bencana, juga karakteristik sosial masyarakat," ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (23/2/2022).
Kemudian, pemerintah juga mendorong front loading belanja negara termasuk dana PEN di awal tahun 2022 dan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Q1-2022, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Untuk itu, dilakukan percepatan pencairan program perlindungan sosial (perlinsos) mulai bulan Februari.
Program itu terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bantuan langsung tunai (BLT) Desa, kartu Pra Kerja, serta bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLW). Airlangga menyampaikan, perlinsos juga diperluas untuk nelayan di 212 kabupaten/kota prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem.
Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan, pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan relaksasi dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa pandemi ini. Mulai dari peningkatan KUR tanpa agunan tambahan, perpanjangan subsidi bunga, dan kemudahan syarat administrasi.
Sementara itu, implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha terus didorong untuk membangun ketangguhan ekonomi, khususnya pada sektor kritis termasuk UMKM. Sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian ekonomi akibat berbagai gangguan, termasuk dari bencana.
Dalam hal ini, Airlangga menjelaskan anggaran untuk untuk respons, tanggap darurat dan rehabilitasi jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Bahwasannya, PRB merupakan investasi yang dibutuhkan untuk melindungi seluruh masyarakat dan aset-aset pembangunan yang penting bagi.
Maka, anggaran PRB perlu ditingkatkan baik pada APBN maupun APBD, untuk mencapai target pengurangan potensi kehilangan PDB akibat bencana sebesar 0,1 % di tahun 2024.
Pemerintah juga telah mendorong pengembangan skema Innovative Disaster Financing, antara lain melalui asuransi bencana dan pooling fund. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana telah ditetapkan dan akan dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya agar dapat segera dimanfaatkan.
Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa stimulus ekonomi bagi masyarakat di daerah rawan bencana juga perlu direncanakan. Dalam hal ini, Dana Desa dapat diberdayakan, tidak hanya untuk aspek mitigasi dan penanganan, tetapi juga untuk pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Untuk menghadapi gelombang ketiga kasus Covid-19 akibat adanya varian Omicron, lanjut Airlangga, pemerintah telah menerapkan berbagai upaya dan penerapan strategi penanganan COVID-19 dari hulu ke hilir, yang dapat secara efektif mengendalikan pandemi di Indonesia. Sejumlah kebijakan di antaranya PPKM sampai ke level mikro, pembentukan satgas di tingkat desa/kelurahan, penguatan infrastruktur kesehatan, pengaturan kebijakan protokol kesehatan, dan upaya lainnya terus dilakukan dan terus dimonitor bersama secara ketat.
Percepatan vaksinasi primer dan booster juga terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia untuk mempercepat pengendalian pandemi dan untuk mempersiapkan agar pandemi bergeser menjadi endemi.
"Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen, kerja sama, dan kerja keras Kepala BNPB beserta seluruh jajaran, serta hadirin semua, yang selama ini terus fokus dalam melakukan penanggulangan bencana, baik bencana alam, maupun non alam, serta dalam semua tahapan, termasuk upaya mitigasi pra bencana, tanggap darurat saat bencana, sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemulihan ekonomi pasca bencana," ungkap Airlangga.
(akn/hns)