.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 ini.
Untuk itu sepanjang 2025 ini pemerintah sudah mengalokasikan setidaknya Rp 155,5 triliun untuk ketahanan pangan. Jumlah ini tercatat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan 2024 yang sebesar Rp 114,3 triliun.
"Alokasi anggaran ketahanan pangan untuk mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan," jelas Sri Mulyani melalui unggahan akun Instagram resminya @smindrawati, Sabtu (29/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara rinci ia menjelaskan Rp 40,0 triliun di antara anggaran ketahanan pangan 2025 dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga (K/L), kemudian Rp 74,3 triliun dialokasikan melalui Non-K/L, Rp 16,6 triliun dialokasikan melalui Transfer Daerah, dan Rp 24,6 triliun sisanya dialokasikan melalui Pembiayaan.
Lebih lanjut bendahara negara tersebut mengatakan dari sisi produksi alokasi ketahanan pangan di antaranya digunakan untuk subsidi pupuk 9,5 juta ton, cetak sawah (ekstensifikasi) 225 ribu hektare, intensifikasi 80 ribu hektare, alsintan prapanen 77,4 ribu unit
Kemudian dari sisi distribusi dan cadangan pangan di antaranya digunakan untuk jalan usaha tani 102 km, pembangunan atau peningkatan sarpras di 63 pelabuhan perikanan, Koperasi Desa Merah Putih, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan penguatan badan usaha bidang pangan.
Terakhir dari sisi konsumsi anggaran ketahanan pangan ini digunakan untuk bantuan pangan, bantuan sembako, gelar pasar murah (GPM), dan stabilisasi pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Semoga dengan upaya ini kita bisa merealisasikan swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan secara bersamaan," pungkas Sri Mulyani.
(igo/eds)
