.webp)
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia bisa menjadi penggerak perekonomian di masa pandemi COVID-19. UMKM juga bisa mendunia dan produk-produk asal RI bisa dikenal di berbagai negara.
Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Kuangan (OJK)/Wakil Satgas Syariah dan UMKM, Greatman Rajab mengatakan UMKM berperan penting untuk perekonomian Indonesia.
Karena itu dibutuhkan pengembangan ekosistem UMKM yang mencakup sektor fashion, food, holtikultura, ekonomi kreatif, furnitur, dan pertenakan menjadi prioritas ekspor. Selain itu, akselerasi digital UMKM melalui kegiatan edukasi serta fasilitas on boarding business, business matching, dan capacity building.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"OJK juga mendirikan Kampus UMKM yang merupakan program kerjasama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti start up unicorn dan PTN/PTS untuk memberikan pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global," ujarnya, ditulis Jumat (25/2/2022).
Menurut dia UMKM harus dapat memanfaatkan presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau.
Wakil Pemimpin Divisi SME PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Yessy Aktaina mengatakan UMKM perlu untuk terus didorong agar bisa go internasional atau ekspor. Dia menegaskan, membuat UMKM naik kelas, merupakan focus BNI saat ini.
Saat ini ada 3 Pilar Strategi Pemberdayaan UMKM BNI, pertama, BNI mendorong pelaku UMKM untuk Go Ekspor, BNI fokus untuk meningkatkan bisnis Mitra BNI melalui value chain berbasis digital, dan BNI fokus untuk pengembangan ekosistem unggulan berbasis digital.
Untuk ekspor BNI telah menyiapkan skema pembiayaan BNI untuk Produksi UMKM Naik Kelas antara lain Fast Trex & BWU Fast Trex (Fasilitas Transaksi Ekspor), untuk Nasabah Baru ataupun Existing berorientasi ekspor.
BNI telah menghadirkan Xpora, merupakan One Stop Solution Hub yang memberikan layanan bagi pelaku UMKM Indonesia agar dapat Go Productive, Go Digital, & Go Global serta menjadi pusat layanan bagi para pengusaha diaspora Indonesia yang berada di luar negeri.
Melalui Xpora, BNI ingin KCLN dan diaspora Indonesia untuk membantu ekspor UMKM. "Xpora merupakan orkestrator ekosistem UMKM yang mempertemukan penjual, pembeli (termasuk Diaspora) dan enabler ekspor," tutur Yessy.
Ketua Umum INTANI (Insan Tani dan Nelayan Indonesia) yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) RI, Guntur Subagja menyoroti industri halal yang belum banyak dilirik UMKM. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen industri halal yang kini dikuasai Brazil, AS, India, Rusia dan China.
Untuk mengejar keketingalan itu, pemerintah dan pengusaha pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (PD Ekspor) berkolaborasi dengan membangun ekosistem ekspor produk halal UMKM, "Global Halal Hub Indonesia". Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang menargetkan Indonesia menempati posisi sebagai pusat produk halal dunia di tahun 2024.
"Saat ini 99% UMKM Memberikan kontribusi utama dalam struktur ekonomi Indonesia, 23,9% UMKM telah masuk ke dalam platform digital dan 14% UMKM kita memiliki kemampuan menembus pasar ekspor," ujarnya.
Managing Director Export Hub, Amalia Prabowo mengatakan Indonesia membutuhkan banyak pakar e-commerce agar dapat mendorong UMKM masuk pasar ekspor. Dia membadingkan dengan Singapura yang mampu meraup cuan dengan membeli barang-barang hasil UMKM Indonesia dengan menjualnya lagi di platform e-commerce global.
"Kita perlu e-commerce exper sebanyak-banyaknya untuk membantu UMKM itu eksis di semua platform. Singapura itu tidak punya UMKM, mereka hanya membeli barang dari UMKM kita, tapi mereka punya banyak e-commerce expert dari kita," jelasnya.
Amalia menambahkan, saat ini banyak UMKM bangga dengan ekspor mereka meski hanya dalam bentuk "hand carry", dia menegaskan bahwa cita-cita bersama penggiat UMKM adalah menginginkan agar ekspor UMKM tidak hanya dalam bentuk "hand carry" tetapi dengan bentuk B2B.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM RI, Eddy Satriya menyebutkan tahun 2021 pemerintah melalui program PEN telah memberikan dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96,21 triliun dan terealisasi sebesar Rp 83,19 triliun. Sementara untuk tahun 2022 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp 451,64 triliun dimana Rp 174,87 triliun dialokasikan untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.
(kil/das)
