Jepang mengumumkan negaranya akan memberlakukan sanksi tambahan terhadap Rusia, termasuk pembatasan ekspor chip. Hal itu diumumkan pada Jumat 25 Februari 2022.
"Invasi Ukraina oleh Rusia adalah masalah serius yang mempengaruhi tatanan internasional yang mencakup tidak hanya Eropa tetapi juga Asia," kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida kepada wartawan dalam konferensi pers, dikutip dari Nikkei Asia, Jumat (25/2/2022).
Sebelumnya Rusia melancarkan serangan militer ke Ukraina pada Kamis (24/2/2022). Upaya Rusia untuk mengubah status quo dengan paksa, kata Kishida telah dikritik keras oleh komunitas internasional.
Tindakan baru terhadap individu dan organisasi Rusia yang diumumkan Kishida termasuk pembekuan aset dan penghentian penerbitan visa, ditambah sanksi keuangan termasuk pembekuan aset yang menargetkan lembaga keuangan Rusia.
Jepang juga akan memberlakukan sanksi terhadap ekspor ke organisasi terkait militer Rusia, item dalam daftar terbatas berdasarkan perjanjian internasional, dan ekspor chip semikonduktor dan produk tujuan umum lainnya ke Rusia.
Pengumuman itu muncul setelah para pemimpin G-7 mengadakan pertemuan darurat melalui konferensi video pada hari Kamis sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina.
Dalam sebuah pernyataan bersama, mereka mengkritik invasi tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan mengatakan Rusia akan menghadapi sanksi ekonomi dan keuangan yang berat dan terkoordinasi.
Kishida mengatakan sanksi itu ditentukan setelah Jepang bertukar informasi dengan AS, negara-negara UE, dan negara-negara G-7 lainnya.
"Kita bisa menunjukkan kekuatan solidaritas masyarakat internasional," kata Kishida.
Mengatasi kekhawatiran atas keamanan energi, Kishida mengatakan sanksi terhadap Rusia tidak akan secara langsung menghambat pasokan energi dan menekankan bahwa tidak ada dampak langsung pada pasokan energi yang stabil. Dia menjelaskan bahwa sektor publik dan swasta memiliki cadangan minyak selama 240 hari dan cadangan gas alam cair selama dua sampai tiga minggu.
Invasi oleh kekuatan besar juga telah menimbulkan kekhawatiran atas Taiwan.
"Penting untuk mengirim pesan bahwa kami tidak akan mengizinkan upaya apa pun untuk mengubah status quo secara paksa, dengan bekerja sama dengan komunitas internasional," kata Kishida.
(toy/hns)