Orang Kaya Makin Tajir Tapi yang Miskin Menderita, Pajak Harus Naik Lagi?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 02 Mar 2022 12:30 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Jurang si kaya dan miskin di Indonesia diprediksi makin lebar karena dampak perang Rusia dan Ukraina. Orang kaya bisa makin kaya karena menikmati kenaikan harga komoditas internasional.

Di sisi lain, orang miskin justru harus mendapatkan beban tambahan karena kenaikan harga energi yang ditopang oleh naiknya harga minyak dunia imbas perang Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga minyak bisa berpotensi merembet ke kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

Agar dampak kesenjangan sosial tidak makin melebar, pemerintah bisa apa? Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira salah satu yang bisa dilakukan untuk mempersempit jurang antara si kaya dan si miskin adalah dengan instrumen pajak.

Tarif pajak penghasilan (PPh) bagi orang kaya dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar harus dinaikkan. Hal itu dinilai Bhima bisa mereduksi jurang ketimpangan antara si kaya dan miskin imbas dari perang Rusia dan Ukraina.

"Naikkan tarif PPh lebih tinggi untuk wajib pajak dengan pendapatan di atas Rp 5 miliar. Itu opsi untuk reduksi jurang kekayaan," ujar Bhima kepada detikcom, Rabu (2/3/2022).

Bhima menilai pemerintah tidak bisa tinggal diam akan potensi kesenjangan yang terjadi, konflik sosial bisa muncul bila kesenjangan terus terjadi.

Pemerintah harus menahan dampak perang Rusia dan Ukraina yang berpotensi menaikkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Maka dari itu, pajak dari si kaya bisa jadi kompensasi bagi pemerintah untuk menahan harga energi tidak naik. Khususnya, BBM, tarif listrik, maupun LPG.

"Pemerintah harus mempertahankan harga energi tidak naik. Khususnya BBM, tarif dasar listrik, dan LPG untuk subsidi dan nonsubsidi. Bila harga energi naik, kemungkinan harga barang lainnya ikut naik, harga pangan misalnya," papar Bhima.

Tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sudah diperbarui. Hal itu terdapat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP.

Penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun jadi dikenakan tarif sebesar 35%, dari yang sebelumnya 30% untuk penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun.

Tarif PPh:

1. Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta kena tarif 5%
2. Penghasilan di atas Rp 60-250 juta kena tarif 15%
3. Penghasilan di atas Rp 250-500 juta kena tarif 25%
4. Penghasilan di atas Rp 500 juta-5 miliar kena tarif 30%
5. Penghasilan di atas Rp 5 miliar kena tarif 35%

Daya beli harus dijaga. Berlanjut ke halaman berikutnya.

Lihat Video: Biden Bicara soal Invasi Rusia ke Ukraina: Dia Salah Perhitungan

[Gambas:Video 20detik]