Sri Mulyani Ajak Perempuan Buktikan Layak Jadi Pemimpin

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 08 Mar 2022 19:45 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut perempuan harus membuktikan diri layak jadi pemimpin dengan cara meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Hal itu untuk mengatasi stereotip pada dirinya yang kerap dianggap tidak kompeten di suatu bidang.

"Perempuan, apabila dipercaya memegang suatu jabatan, harus dapat membuktikan bahwa mereka pantas berada di posisi tersebut karena tantangan yang sebenarnya adalah bagaimana membuat institusi yang kita pimpin bekerja sesuai fungsinya," kata Sri Mulyani dalam webinar Women Leaders Forum (WLF) 2022, Selasa (8/3/2022).

Selain itu, menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang mengarusutamakan kesetaraan gender menjadi salah satu kunci penting untuk menumbuhkan lebih banyak pemimpin perempuan. Hal inilah yang disebut menjadi salah satu komitmen penting dari Unilever Indonesia.

Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk Ira Noviarti menjelaskan bahwa di tempatnya terus melakukan penguatan komitmen dan kemitraan untuk menciptakan kesetaraan gender di seluruh value chain perusahaan. Hal ini sejalan dengan salah satu pilar keberlanjutan dalam strategi 'The Unilever Compass', yaitu berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan inklusif.

Tidak hanya itu, upaya untuk mendobrak bias gender disebut juga dilakukan Unilever Indonesia melalui kampanye yang diusung oleh sejumlah brand guna menciptakan iklim kesetaraan gender yang lebih luas di tengah masyarakat.

"Khususnya dalam hal menghilangkan hambatan dan menciptakan peluang yang sama bagi perempuan, salah satu contohnya adalah mengedepankan keseimbangan gender di ruang lingkup perusahaan, dimana saat ini, 5 dari 9 Board of Directors kami adalah perempuan, sementara di level senior leader berikutnya kami juga sudah mencapai prosentase hampir 50% perempuan," lanjutnya.

Semangat itu sejalan dengan yang diperjuangkan oleh Women in Business Action Council, Presidensi B20 Indonesia (B20 WiBAC) untuk mendorong representasi kepemimpinan perempuan. Berdasarkan datanya, sampai Maret 2021 posisi Board of Directors rata-rata diduduki hanya 25,5% perempuan, sementara hanya 7% dari perusahaan-perusahaan dalam Russell Index 3000 yang memiliki dewan direksi yang seimbang secara gender.

Untuk itu, kata Ira, B20 WiBAC akan mencoba memformulasi rekomendasi-rekomendasi strategis untuk menjawab dua tantangan, yaitu pertama apa langkah-langkah paling efektif yang dapat diambil pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengakselerasi transformasi budaya dan kebijakan di lingkungan kerja untuk mendorong peluang yang lebih besar bagi perempuan, dan kedua pelatihan dan pengembangan kepemimpinan seperti apa yang dapat secara signifikan mendorong kemajuan perempuan di tempat kerja.

"Kedua tantangan ini akan diamati dan ditindaklanjuti secara struktural, sambil memastikan bahwa agenda yang disampaikan dapat dilanjutkan oleh negara-negara penanggung jawab Presidensi B20 selanjutnya," tuturnya.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM menjelaskan ketimpangan gender merupakan persoalan yang sudah ada dari generasi ke generasi sehingga membutuhkan waktu panjang untuk memperbaiki hal tersebut.

"Pemerintah Australia mengakui ada ketimpangan dalam keterlibatan perempuan dan juga masalah di tempat kerja, ada juga masalah kehilangan pekerjaan karena biasanya perempuan bekerja di dalam sektor informal. Kami terus mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut," imbuhnya.

(aid/das)