Sri Mulyani Senang Ada Orang Pamer Harta di Sosmed, Auto Ditagih Pajak!

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 10 Mar 2022 18:40 WIB
Poster
Ilustrasi Sri Mulyani (Foto: Edi Wahyono)
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengejar penarikan pajak dari kalangan super tajir atau 'crazy rich'. Mereka yang sering pamer di sosial media siap-siap didatangi petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

"Kita senang kalau di medsos ada yang umuk-umuk, pamer mengenai account number, 'account saya yang paling gede' gitu. Begitu ada yang pamer 'saya punya berapa miliar' ya langsung salah satu petugas pajak kita bilang ya kita nanti datangilah," kata Sri Mulyani dalam sosialisasi UU HPP di Jawa Tengah yang disiarkan di YouTube Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (10/3/2022).

Tidak jarang akun resmi DJP terang-terangan mengingatkan agar bayar pajak ke orang yang suka pamer harta di sosial media. Hal itu, kata Sri Mulyani, untuk menjaga kepercayaan masyarakat bahwa negara menjalankan aspek perpajakan yang adil.

"Masyarakat kita akan percaya kepada pemerintah kalau dia tahu diperlakukan adil dan uang pajaknya kembali lagi bukannya dikantongi, ditaruh di belakang kantor saya, enggak juga, (tapi uang pajak) dibangun sekolah, dibangun jalan raya, dibangun irigasi," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengamati banyak masyarakat Indonesia suka pamer di media sosial. Itu lah yang sudah pasti akan dikejar petugas pajak untuk membayar kewajibannya.

"Sekarang ini ada juga kan di media sosial anak-anak yang baru umur 2 tahun sudah dikasih hadiah pesawat, bukan pesawat-pesawatan ya, pesawat beneran sama orang tuanya," tuturnya.

"Jadi memang di Indonesia kan ada yang crazy rich, ada yang memang dia mendapatkan fasilitas dari perusahaannya itu memang luar biasa besar. Itu lah yang sekarang dimasukkan dalam perhitungan perpajakan, itu yang disebut aspek keadilan," tambahnya.

Soal pajak atas Natura atau fasilitas yang diterima pekerja di kantor, Sri Mulyani menjelaskan bahwa yang bernominal tidak seberapa tak bakal dikenakan pajak. Seperti laptop dan ponsel, itu tak akan dikenakan karena bukan objek pajaknya.

"Entah itu perjalanan naik jet pribadi, kemudian berbagai macam kredit card yang tidak terbatas itu semua bisa dikuantifisir," tutur Sri Mulyani menjelaskan contoh objek pajak Natura.



Simak Video "Menkeu Beberkan Deretan Bansos yang Diperpanjang Saat PPKM"
[Gambas:Video 20detik]
(aid/zlf)