Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa dalam 6 hingga 7 bulan terakhir tidak ada pemimpin daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Luhut mengungkapkan rahasianya. Hal itu bisa terjadi karena semua APBD sudah terdigitalisasi sehingga terjadi transparansi.
"Kalau Anda lihat sekarang, coba lihat, amati pemimpin-pemimpin di daerah selama 6-7 bulan terakhir ini ada nggak yang ketangkap OTT karena penyalahgunaan APBD? nggak ada karena semua APBD sekarang itu digitalisasi, transparansi," kata Luhut dalam acara Digital Economy Working Group (DEWG) G20 di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Pengembangan digitalisasi pun akan terus dilakukan, termasuk e-katalog. Luhut menyebut bahwa Jokowi akan meluncurkan e-katalog pada 24 Februari ini.
"Sekarang yang paling besar yang sekarang akan dilaunching oleh Presiden tanggal 24 adalah e-katalog. E-katalog itu kita punya government procurement Rp 1.170 triliun tiap tahun. Itu bertahun-tahun kita lakukan dan sebagian besar itu adalah impor, mungkin 70-80%," sebutnya.
Pemerintah tak mau seperti itu lagi sehingga akan dialokasikan Rp 400 triliun untuk belanja produk dalam negeri yang akan dimasukkan ke e-katalog. Hal itu pada akhirnya akan menggerakkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
"Jadi Rp 400 triliun tahun ini kita akan coba semua masuk e-katalog, apa yang terjadi? yang terjadi pemerataan, terjadi semua pembelanjaan dalam negeri," tambahnya.
(toy/dna)
