Pengusaha Dukung PPN Naik Jadi 11%, Ini Alasannya

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 15 Mar 2022 17:44 WIB
Ilustrasi Pajak
Foto: Shutterstock/
Jakarta -

Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% mulai bulan depan, alias April 2022. Pro kontra pun terjadi di tengah masyarakat.

Kalangan pengusaha dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mendukung rencana ini untuk dilakukan. Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan kenaikan PPN akan membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Ujungnya pemerintah dapat menekan kembali defisit APBN ke arah maksimal 3% di 2023.

"Kami mendukung kenaikan PPN. Kenaikan tarif PPN merupakan upaya untuk membantu meningkatkan penerimaan negara dan menekan defisit anggaran APBN ke arah maksimal 3% di 2023," ujar Arsjad dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/3/2022).

Arsjad pun menegaskan kenaikan PPN tidak akan membuat kenaikan harga barang-barang pokok. Dia menilai justru yang menaikkan harga barang adalah kondisi politik global.

"Inflasi di Indonesia yang berimbas ke harga bahan pokok tidak disebabkan karena PPN. Kenaikan bahan baku pokok disebabkan situasi politik dunia, yang saat ini tidak stabil. Di mana terdapat konflik Rusia dan Ukraina yang sebabkan instabilitas perdagangan global," ungkap Arsjad.

Belum lagi, pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan baru di sektor logistik yang membuat kenaikan angkutan dan berimbas kepada rantai pasok barang-barang pokok.

"Lalu tantangan logistik dunia terganggu rantai pasok pandemi juga, jadi salah satu kenaikan angkutan logistik yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku," ungkap Arsjad.

Di saat yang sama, Arsjad juga mengajak seluruh anggota untuk berkomitmen tidak menaikkan harga barang dan jasa pada saat kenaikan tarif PPN ini.

"Kita harus turut membantu pemerintah dan masyarakat agar di pasar tetap tersedia barang dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik," ungkap Arsjad.

Selain itu, upaya pemerintah untuk mengenakan PPN Final dengan tarif rendah dan administrasi yang sederhana di UU HPP agar segera dilaksanakan untuk membantu pelaku usaha, khususnya UMKM.

"Terlebih dengan adanya PTKP untuk WP OP UMKM sebesar Rp 500 juta setahun. Saat ini pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rantai pasok bahan pangan sangat perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan di tingkat konsumen agar stabilitas harga pangan tetap terjaga," kata Arsjad.

Arsjad juga meminta pemerintah secara bersamaan dapat memperkuat program perlindungan sosial karena situasi bulan puasa dan lebaran yang memerlukan dukungan agar harga-harga kebutuhan masyarakat lebih terjangkau.

"Kami juga mengusulkan agar dapat diberikan fasilitas PPN DTP (Ditanggung Pemerintah), terutama untuk barang kebutuhan pokok yang belum mendapat fasilitas, seperti minyak goreng dan gula pasir," kata Arsjad.

Menurutnya, dukungan pemerintah dalam bentuk tambahan nilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang kurang mampu masih diperlukan selama inflasi global ini berlangsung.



Simak Video "1 April PPN Jadi 11 Persen, Samsung Tegaskan Produknya Tidak Naik Harga "
[Gambas:Video 20detik]
(hal/das)