Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya untuk PPN barang komoditas impor. Kenaikan harga-harga yang kerap terjadi dikhawatirkan akan menambah beban rakyat.
Dengan situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan perang Rusia-Ukraina menyebabkan kenaikan harga-harga melonjak tinggi. Hal ini karena Rusia sebagai negara penghasil gandum terbesar di dunia, serta penghasil komoditas utama seperti minyak bumi, gas dan berbagai produk mineral strategis seperti emas, batu bara, nikel, alumunium, tembaga, kobalt, titanium dan baja.
Akibat sanksi yang diberikan negara-negara Barat terhadap Rusia beberapa pekan lalu, membuat pasokan komoditas tersebut dalam sebulan terakhir mengalami kenaikan seperti pada minyak jenis Brent sebesar 16,37%, minyak jenis WTI sebesar 14,63%, gas alam sebesar 18,55%, emas sebesar 8,08%, perak sebesar 11,40%, tembaga sebesar 3,01%, dan platinum sebesar 5,26%. Selain itu, kenaikan pada sektor bahan pangan juga terjadi dalam sebulan terakhir seperti gandum naik 38,74%, jagung 16,71%, gula 5,21%.
Kenaikan harga-harga komoditas utama dunia ini, membuat sejumlah negara di Eropa, Amerika dan Amerika Latin menghadapi tekanan inflasi tinggi yang dramatis.
"Walaupun BPS dan BI belum mengeluarkan data inflasi terbaru, khususnya pada rentang Maret 2022, dimana saat perang di Ukraina berkecamuk, namun melihat tren kenaikan berbagai harga komoditas utama dunia, maka besar kemungkinan tekanan inflasi di beberapa sektor komoditas tidak terhindarkan," kata Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah dari keterangan tertulis yang dikutip detikcom, Sabtu (12/3/2022).
Ia juga mengatakan besar potensi kenaikan inflasi akan terjadi, juga keterbatasan supply chain dan stok dapat terjadi. Salah satunya, seperti yang sudah dirasakan yaitu kenaikan dan kelangkaan minyak goreng.
Lanjut ke halaman berikutnya.
