Waduh! Sri Mulyani Pernah Dimarahi BPK Gara-gara 'Celengan'

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita, pernah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena dana abadi.

Memang sebelumnya, Kementerian Keuangan membentuk dana abadi untuk kebudayaan yang sesuai dengan janji pemerintah minimal Rp 5 triliun.

"Tahun 2020 Kemenkeu mulai mengalokasikan Rp 1 triliun. Waktu itu celengannya (wadah lembaga) belum jadi. Jadi dititipkan pada celengan besar LPDP, kita bilang ke LPDP ini punya kebudayaan ya, jangan dicampur," kata dia dalam sebuah diskusi, Rabu (23/3/2022).

Dia mengungkapkan, pada 2021 Kemenkeu kembali menyetorkan Rp 2 triliun dan totalnya menjadi Rp 3 triliun. Namun celengan tersebut juga belum jadi.

"Akhirnya saya diaudit BPK, saya dimarahin. 'Nggak boleh kamu masukin terus ke celengan, nggak masuk celengan gede tapi ada celengan kecil, tapi ini belum dibuat'," Jelas dia.

Karena itu pada akhir 2021 Kemenkeu membentuk Dana Indonesiana untuk memenuhi janji Presiden Jokowi agar mempunyai dana abadi hingga Rp 5 triliun.

Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menyampaikan jika pada 2007 Mahkamah Konstitusi menginstruksikan dan memutuskan jika Kemenkeu harus comply terhadap konstitusi yaitu 20% anggaran harus dibelanjakan untuk bidang pendidikan. Definisinya termasuk riset, teknologi dan budaya.

Dia menyebutkan kadang program tersebut tidak siap dalam waktu cepat. Sering terjadi program kebudayaan ini siap pada November dan Desember di mana sudah menjelang tutup tahun.

Karena itu salah satu cara untuk mengelolanya adalah dengan dana abadi. Karena dana abadi ini setiap tahun dialokasikan dan tidak hangus pada akhir tahun.

Sri Mulyani mengaku senang di Dana Indonesiana ini, kurator ekosistem yang menentukan penerima dana berasal dari budayawan. Sehingga yang menentukan bukan dari Kementerian.

"Jadi para expert di bidang budaya sendiri. Misal mbak Ratna Riantiarno di teater, akan banyak ide-ide mau bikin pertunjukan apa. Mereka-mereka yang pantas karena prospek dan kualitas serta tata kelola yang baik," jelas dia.

Dia menambahkan dana abadi ini berasal dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. "Kita sampaikan jika dana abadi ini digunakan untuk kebudayaan dan harus dipertanggungjawabkan. Karena memang kalau menggunakan dana negara itu suka tidak suka pertanggungjawaban itu harus ada," jelas dia.