.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kejengkelannya soal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, banyak anggaran modal pengadaan barang dan jasa yang dibelikan buat barang impor. Padahal, modalnya bisa mencapai ratusan triliun.
Dia memaparkan di kementerian dan lembaga pusat pemerintah saja ada anggaran belanja pengadaan barang dan jasa besarnya sampai Rp 526 triliun. Sementara itu di pemerintah tingkat daerah sebesar Rp 535 triliun, lalu di BUMN mencapai Rp 420 triliun.
"Cek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Ini duit guede banget, besar sekali," ujar Jokowi saat memberikan arahan di acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengatakan andaikan anggaran sebesar itu 40%-nya saja digunakan untuk membeli produk lokal buatan dalam negeri bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi secara nasional. Besarnya mencapai 1,5-1,7% dari anggaran pemerintah daerah dan pusat, dan dari anggaran BUMN sebesar 0,4%.
"Ini kan udah bisa hampir 2% pertumbuhan ekonomi. Kita nggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi oleh pabrik kita industri kita UMKM kita," ungkap Jokowi.
Menurutnya mulai dari sekarang pembelian produk impor harus dihentikan, dan anggaran pengadaan barang dan jasa diarahkan untuk membeli produk lokal. Sangat bodoh menurutnya, bila hal itu tak kunjung dilakukan.
"Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita, kalau nggak lakukan ini. Malah beli barang impor. Mau diteruskan? Ndak! Ndak bisa," tegas Jokowi.
Jokowi memaparkan dengan membeli produk impor sama artinya seperti memberikan daya ungkit ekonomi ke luar negeri. Padahal, bila produk dalam negeri digunakan dapat memicu penambahan kapasitas industri lokal. Pada akhirnya, membuka lapangan kerja sebagai daya ungkit ekonomi.
"Coba dibelokkan ke sini, barang yang kita beli barang dalam negeri. Artinya akan ada investasi, penambahan kapasitas produksi, artinya buka lapangan pekerjaan tadi dihitung bisa buka 2 juta lapangan pekerjaan," papar Jokowi.
Jokowi kembali menegaskan pembelian produk dalam negeri wajib dilakukan dengan anggaran belanja barang dan jasa pemerintah dan BUMN. Targetnya, hingga Mei 2022 mendatang Jokowi ingin pembelian produk lokal yang dilakukan pemerintah dan BUMN mencapai Rp 400 triliun.
"Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini! Jangan tepuk tangan, karena belum kita lakukan. Kalau nanti melakukan dan itu Rp 400 triliun lebih betul-betul semua mengerjakan, silakan semuanya tepuk tangan," tutur Jokowi.
"Kita minta 40% dulu, targetnya nggak banyak-banyak sampai nanti Mei Rp 400 triliun itu," pungkasnya.
Lalu kementerian apa saja yang masih impor, dan apa saja barang yang diimpor? Cek halaman berikutnya.
Ada beberapa instansi negara yang disinggung Jokowi masih membeli barang impor padahal produk serupa ada yang diproduksi di dalam negeri. Mulai dari seragam dan sepatu tentara dan polisi misalnya, Jokowi bilang barang itu bisa diproduksi di dalam negeri, tapi justru banyak yang impor.
"Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar, padahal kita ini produksi di mana-mana bisa kok. Jangan diterus-teruskan yang begini," kata Jokowi.
Berlanjut ke Kementerian Kesehatan, dia bilang mulai dari alat kesehatan hingga peralatan perkakas rumah sakit ternyata banyak diimpor. Padahal, hal itu menurutnya banyak diproduksi di dalam negeri. Secara spesifik dia juga menyebut nama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memperhatikan hal ini.
"Alkes, Menteri Kesehatan ini. Tempat-tempat tidur untuk rumah sakit itu produksi di Yogyakarta ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor. Ini rumah sakit di daerah banyak yang beli impor, Kementerian Kesehatan masih impor," papar Jokowi.
Setelah Menkes, Jokowi juga mencolek Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dia jengkel, traktor yang menurutnya bukan merupakan barang berteknologi tinggi harus diimpor. Menurutnya, Alsintan alias alat dan mesin pertanian harus bisa menggunakan produk dalam negeri.
"Alsintan, Menteri Pertanian, apa traktor-traktor kayak gitu, bukan high tech aja impor. Jengkel saya! Saya kemarin dari nanam jagung saya lihat, ada traktor ada alsintan, saya lihat, waduh, nggak boleh ini pak menteri nggak boleh," keluh Jokowi.
Lebih lanjut dia juga menyinggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Nadiem Makarim. Jokowi membandingkan anggaran total kementerian senilai Rp 29 triliun, namun belanja produk lokalnya baru Rp 2 triliun. Jokowi menduga ada yang tidak mengindahkan permintaannya untuk membeli produk lokal di jajaran Kemendikbud.
"Dikbud (anggaran) Rp 29 triliun, hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi saya cek baru Rp 2 triliun. Ini kelihatannya ada yang nggak semangat di dalamnya, di kementerian," ungkap Jokowi.
Menurutnya, masih banyak sekali pengadaan alat kelengkapan pendidikan yang diimpor. Mulai dari bangku, kursi, hingga sekelas laptop. Padahal barang-barang itu sudah bisa diproduksi sendiri di dalam negeri.
"Urusan masak beli bangku, kursi, mau impor kita? Laptop mau impor kita? Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Udah lah jangan diterus-terusin," tutur Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi juga mengatakan masih banyak lagi barang-barang impor yang dibeli berbagai instansi pemerintah dan BUMN. Padahal, barang-barang itu bisa dibikin sendiri di Indonesia. Mulai dari CCTV, pensil, kertas, balpoin, hingga buku tulis.
"Coba CCTV beli impor, padahal di dalam negeri aja bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara maju? Buat CCTV aja beli impor," kata Jokowi.
"Pensil, kertas, saya cek impor, ballpoint juga. Ini apa ini kita? Buku tulis, impor. Aduh! Jangan ini diteruskan," lanjutnya.
Jokowi singgung reshuffle. Cek halaman berikutnya.
Jokowi juga berikan ancaman keras bagi instansi pemerintah yang masih bandel melakukan impor, bahkan sampai menyinggung bakal melakukan reshuffle.
Awalnya Jokowi mengatakan khusus untuk BUMN, dia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memperhatikan betul pengadaan barang dan jasa perusahaan pelat merah. Bila masih ada yang ketagihan impor, padahal barangnya bisa dibuat di Indonesia Jokowi meminta Erick untuk mencopot direktur utamanya sebagai.
"Jika ada yang tidak taat terhadap apa yang saya sepakati hari ini, BUMN saya sampaikan, menteri BUMN, ganti direktur utamanya, ganti," ungkap Jokowi.
Begitu juga di pemerintah pusat, dia bilang bila ada kementerian yang masih doyan impor, pimpinannya juga bisa saja dicopot. Jokowi menyiratkan reshuffle bisa saja terjadi.
"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya. Reshuffle sudah.... akan saya awasi betul," kata Jokowi.
Nah untuk lembaga dan instansi pemerintah tingkat daerah, ada juga ancaman yang diberikan Jokowi bila masih kecanduan barang impor. Dia menyatakan anggaran DAK dan DAU untuk pemerintah daerah bisa saja dipangkas.
"Kalau ada yang nggak semangat, saya potong DAK-nya. Setuju? Setujunya ndak semangat, kelihatannya pada ngeri semuanya. Saya potong nanti, DAU-nya juga saya tahan jika ada yang tidak sepakati apa yang ada pada hari ini," tegas Jokowi.
Sebagai informasi, DAK adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada provinsi, kabupaten, atau kota untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Sementara, DAU adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan di daerah. DAU menjadi komponen belanja dalam APBN dan pendapatan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
(hal/ara)
