.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan sederet bantuan langsung tunai saat ini. Masyarakat diberikan bantuan langsung baik berupa sembako hingga uang tunai untuk menjaga daya beli.
Namun nyatanya, Jokowi sendiri pernah tak setuju dengan konsep pemberian BLT. Hal itu diungkapkannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada medio 2013 yang lalu.
Jokowi menilai pemberian bantuan tunai tidak banyak mendidik masyarakat dan cenderung membuat masyarakat manja. Di sisi lain, dia menilai lebih baik pemerintah kala itu memberikan bantuan produktif ke usaha kecil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah, BLT memang rawan membuat masyarakat jadi ketergantungan dengan bantuan pemerintah. Apalagi kalau setiap ada masalah ekonomi dan berpotensi menekan masyarakat, pemerintah mengambil jalan pintas memberikan BLT.
"Iya memang ada hal yg tidak diinginkan, masyarakat jadi manja. Ada persoalan edukasi. Takutnya masyarakat apa-apa jadi BLT, beras jadi BLT, minyak BLT, kedelai BLT. Kebanyakan BLT nggak bagus juga," kata Trubus kepada detikcom, Kamis (7/4/2022).
Sebagai langkah jangka pendek, menurut Trubus BLT memang bisa jadi solusi. Namun, dia menilai pemerintah tetap harus mencari cara lain untuk memperbaiki ekonomi masyarakat.
"Untuk jangka pendek boleh lah, tapi jangka menengah dan panjang ini nggak bisa, nggak tepat. Nggak selamanya BLT terus," ungkap Trubus.
Dalam menghadapi inflasi misalnya, kenaikan harga di tengah masyarakat bisa saja ditanggulangi dengan intervensi pasar. Atau kalau perlu ada perbaikan tata kelola di pasar sehingga harga-harga bisa terjangkau.
"Harus ada formula baru, tata kelola pasar misalnya diubah. Harus ada skenario yang dilakukan agar harga-harga terjangkau dan ekonomi juga stabil," ungkap Trubus.
Lanjut ke halaman berikutnya
Sementara itu, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat BLT hanya dapat diberikan saat ada tekanan ekonomi yang menekan kantung masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mendorong daya beli, tanpa ada tekanan ekonomi BLT harus dihentikan.
Menurutnya, survei membuktikan di saat daya beli masyarakat turun, BLT dapat memberikan perlindungan ke masyarakat. Akhirnya, bisa jadi penggerak perekonomian.
"Di beberapa negara seperti Finlandia dan Jerman melakukan penelitian soal universal basic income, bahwa ketika orang diberikan uang tunai itu akan langsung dibelanjakan dan terasa pada roda perekonomian. Artinya ada konteks BLT itu jadi solusi ketika ada problem daya beli turun," ungkap Bhima kepada detikcom.
Lebih lanjut, Bhima menilai BLT tak bisa berdiri sendiri. Masalah perekonomian yang memicu pemberian BLT harus tetap diselesaikan pemerintah. Misalnya, ada kenaikan barang yang signifikan di tengah masyarakat maka hal itu harus diselesaikan juga.
"Kalau mau efektif BLT nggak bisa berdiri sendirian, akar masalah kenaikan harga juga harus diselesaikan pemerintah," jelas Bhima.
Sementara itu, soal bantuan produktif yang disebut Jokowi di tahun 2013, Bhima menilai pemberian bantuan produktif justru tak akan memberikan penyelesaian bila kondisi ekonomi memang menekan daya beli masyarakat.
Bantuan produktif akan tepat sasaran diberikan ketika kondisi ekonomi sudah mulai normal dan pulih kembali.
"Bila diberikan bantuan produktif saat daya beli turun justru nggak ada penyelesaian. Ketika mulai normal baru diberikan bantuan dan pembiayaan produktif UMKM. Ini untuk tujuan penciptaan kerja lebih luas," papar Bhima.
Kisah Jokowi Tak Setuju BLT
Dalam catatan detikcom, di tahun 2013 pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merencanakan pemberian Balsem alias Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Bantuan diberikan sebagai kompensasi kenaikan BBM kala itu.
Secara pribadi, Jokowi yang kala itu menjadi Gubernur DKI Jakarta tak setuju dengan program Balsem sebagai kompensasi kenaikan BBM. Dia lebih sepakat bila dana diberikan untuk usaha produktif rakyat.
"Saya dari dulu emang nggak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif. Usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumah tangga yang produktif, itu lebih baik," kata Jokowi di Balaikota, Jakpus, Senin (17/6/2013) silam.
"Dari dulu saya nggak setuju BLT, yang Balsem ini juga, semuanya," terangnya.
Soal program bantuan langsung, Jokowi menilai kebijakan itu kurang tepat. Pasalnya, bantuan langsung hanya memberikan pendidikan tidak baik bagi masyarakat. Menurutnya masyarakat bisa jadi manja dengan bantuan pemerintah.
"Seharusnya, tidak diberikan dalam bentuk Balsem seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," tegas Jokowi.
(upl/upl)
