Pemerintah & BUMN Mestinya Bisa Belanja Produk Lokal Sampai Rp 1.900 T

Pemerintah & BUMN Mestinya Bisa Belanja Produk Lokal Sampai Rp 1.900 T

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 11 Apr 2022 17:45 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah sebesar Rp 1.481 triliun pada 2022 ini, ditambah potensi belanja badan usaha milik negara (BUMN) yang sebesar Rp 420 triliun.

Dengan kata lain, total potensi pembelian pemerintah dan BUMN untuk produk dalam negeri mencapai Rp 1.901 triliun.

"Pada tahun ini potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah sebesar Rp 1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp 420 triliun. Ini potensi yang sangat besar," kata dia dalam Business Matching Tahap II di Smesco, Jakarta, Senin (11/4/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lanjut dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) wajib meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

"Wajib meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, dan mempercepat penyerapan APBN dan APBD melalui belanja barang dan jasa pemerintah," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Sementara itu, Presiden sudah menyampaikan bahwa rencana belanja produk barang dan jasa pemerintah sebesar Rp 500 triliun di 2022.

"Rencana belanja barang dan jasa pemerintah bagi produk dalam negeri dan UKM sebesar Rp 500 triliun, jadi bukan Rp 400 triliun lagi, Pak Presiden mintanya Rp 500 triliun total," tambah Teten.




(toy/das)

Hide Ads