RI Mau Geber Transformasi Digital, Caranya Gimana?

Tim detikcom - detikFinance
Kamis, 14 Apr 2022 06:30 WIB
ilustrasi komputer
RI Mau Geber Transformasi Digital/Foto: unsplash
Jakarta -

Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan program transformasi digital yang inklusif. Dibutuhkan kerja sama semua pihak termasuk perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar wilayah di tanah air terkoneksi internet.

Kerja sama atau kolaborasi dengan pihak swasta juga sebagai solusi keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mewujudkan program transformasi digital di Indonesia.

"Tidak bisa sendiri. Tetapi pemerintah tetap sebagai lokomotif. Terutama pada daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal)," kata Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong dalam keterangannya, Kamis (14/4/2022).

Pemerintah memahami bahwa mewujudkan transformasi digital di tanah air tidak memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan, terutama di wilayah 3T. Untuk itu, pemerintah hadir melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), perusahaan nomenklatur di bawah Kementerian Kominfo.

Salah satu tugas utama BAKTI adalah membangun infrastruktur pelayanan telekomunikasi dan informasi. BAKTI membangun BTS-BTS (Base Transceiver Station) di wilayah 3T.

"Karena bagi operator inikan nggak bernilai ekonomi, berapa sih yang pake di situ pelanggannya yang punya HP (di daerah 3T), nah maka pemerintah hadir di situ, tapi tetap nanti yang operasikan mereka (swasta)," kata Usman.

Usman menjelaskan di wilayah-wilayah 3T, Bakti akan membangun BTS sedangkan swasta yang akan mengoperasikan. Karena jika swasta yang harus membangun BTS, tentu nilai keekonomian kurang bernilai. Kecuali di wilayah-wilayah yang padat penduduk, perusahaan swasta tentu yang akan membangun BTS.

Pemerintah mengaku hingga akhir 2021, sekitar 80% wilayah Indonesia sudah terhubung internet. Pada 2024 diharapkan sudah semua wilayah terkoneksi internet. Ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua daerah terkoneksi internet atau dengan istilah no one left behind.

Penguatan SDM juga dilakukan. Cek halaman berikutnya.