Bongkar-pasang kebijakan hingga yang terakhir melepas minyak goreng kemasan ke harga pasar, serta minyak goreng curah di harga Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram, ternyata tidak berjalan efektif di lapangan.
Kondisi itu terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi masalah perdagangan, Mufti Anam.
"Kemarin saya ke Pasar di Bogor, Jabar, lalu saya cek di teman-teman Jatim, Jateng, Sumsel, dan sebagainya enggak ada tuh yang harganya Rp 15.500 per kilogram atau Rp 14.000 per liter. Kisarannya semua Rp 18.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp 22.000 per kilogram," ujar Mufti belum lama ini.
Berdasarkan laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga migor curah memang masih melambung tinggi. Di Jawa Barat, misalnya, rata-rata Rp22.000 per kilogram. Di Jatim dan Jateng Rp20.000 per kilogram. Demikian pula di provinsi lainnya, rata-rata di atas harga yang ditetapkan pemerintah.
"Banyak keluhan, pedagang susah banget dapat suplai migor curah. Kadang seminggu cuma dapat 1 kali kiriman dari agen, itu pun jumlahnya sangat terbatas," jelasnya.
Mufti mengatakan, fenomena tersebut menunjukkan tidak berjalannya kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Baik regulasi yang diterbitkan Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian lewat Peraturan Menperin 8/2022, tidak berjalan optimal.
"Padahal ketentuan soal harga minyak goreng curah Rp14.000 per liter itu sejak pertengahan Maret. Artinya waktu transmisi kebijakan sebenarnya cukup. Faktanya, yang terjadi, kebijakan migor kemasan sesuai harga pasar cepat banget terwujud di lapangan, sedangkan migor curah tak sesuai aturan," jelas Mufti.
Dia menyebut semua aturan sudah tersedia. Tinggal pemerintah memonitornya dengan tegas.
"Seharusnya pemerintah tegas. Kemenperin tegas. Kemendag tegas. Jangan melempem. Bilangnya stoknya ada, registrasi produknya ada, tapi langka terus di pasar," imbuh Mufti.
Hal tersebut, imbuh Mufti, membuat masyarakat masih kesulitan mengakses minyak goreng dengan harga wajar, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah sebagai konsumen minyak curah. Apalagi, BLT minyak goreng untuk 23 juta penerima manfaat belum tersalurkan sepenuhnya dan tidak bisa menjangkau semua segmen masyarakat yang membutuhkan.
"Yang dapat BLT bisa membeli migor dengan cukup mudah karena mendapat uang dari pemerintah. Maka seharusnya yang terjadi itu BLT minyak goreng jalan, dan harga curah Rp14.000 per liter jalan. Sehingga rakyat yang tak dapat BLT tetap bisa mengakses minyak murah," pungkasnya.
(toy/dna)
