Menjaga Kesehatan Laut dengan Ekonomi Biru

Di samping itu, kebijakan ini untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi perikanan yang tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Sebab ikan hasil tangkapan tidak boleh didaratkan selain di pelabuhan perikanan yang ada di sekitar zona penangkapan.

Dengan demikian pelabuhan perikanan di luar Pulau Jawa akan tumbuh menjadi pusat-pusat ekonomi baru dan akan lahir pula aktivitas ekonomi turunannya. Seperti pabrik es, unit pengolahan ikan, pasar ikan, rumah makan/restoran, docking kapal, serta usaha-usaha lain yang semuanya membutuhkan tenaga kerja.

Hal lain yang ikut menjadi perbincangan adalah tentang pembagian kuota penangkapan. Saya pastikan dari 5,1 juta ton per tahun kuota yang ditawarkan di empat zona penangkapan, utamanya adalah untuk kelompok nelayan lokal dan tanpa pungutan PNBP.

Kebijakan akan menempatkan nelayan lokal sejajar dengan investor atau pelaku usaha, sebab mereka memiliki hak kuota yang sama. Jadi kebijakan ini sangat pro kepada nelayan lokal yang tentunya adalah nelayan-nelayan kecil bukan pelaku usaha perikanan.

Penerapan kebijakan penangkapan terukur juga akan berdampak positif pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Potensi PNBP dari penerapan kebijakan penangkapan terukur di empat zona mencapai Rp18 triliun per tahun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun wilayah pesisir, di antaranya penguatan fasilitas pelabuhan perikanan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong peningkatan produktivitas, pemberian bantuan alat tangkap serta, kapal bagi para nelayan kecil.

Selanjutnya strategi kesehatan laut ketiga adalah pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mempertimbangkan daya tampung kawasan. Hal ini sebagai upaya pembangunan tidak dilakukan secara masif atas nama ekonomi yang akhirnya dapat merusak ekosistem perairan.

Melalui penerapan tiga strategi tadi, KKP ingin menjaga kesehatan laut Indonesia dari segala lini. Mulai dari pesisir, ruang laut, area konservasi, sampai pulau terluarnya.

Tiga strategi ekonomi biru tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan maupun program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kami berharap dukungan semua pihak karena menjaga kesehatan laut yang begitu luas membutuhkan sinergi yang solid. Mari bersama kita jaga laut tetap sehat demi kelangsungan kehidupan serta kegiatan ekonomi yang bisa terus dinikmati.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Sakti Wahyu Trenggono