DPR Beri Restu Skema Penyelamatan Garuda, Ini Alasannya

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 25 Apr 2022 12:51 WIB
Garuda Indonesia mencatatkan pertumbuhan frekuensi penerbangan yang semakin positif. Hal ini sejalan dengan pemberlakuan relaksasi perjalanan bagi masyarakat.
Foto: dok. Garuda Indonesia
Jakarta -

Komisi VI DPR melalui Panja Penyelamatan Garuda memberi restu pelaksanaan skema penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Restu itu diberikan Panja mengingat progres restrukturisasi yang dilaporkan Kementerian BUMN dan manajemen Garuda cukup prospektif untuk masuk dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Ketua Panja Penyelamatan Garuda Martin Manurung menambahkan, komitmen pemerintah diperlukan sebagai bagian dari penawaran Garuda kepada para kreditur.

"Karena progress restrukturisasi sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian BUMN dan Direksi Garuda sudah cukup prospektif untuk masuk dalam PKPU. Sehingga, komitmen pemegang saham mayoritas, dalam hal ini pemerintah, diperlukan sebagai bagian dari offer yang akan disampaikan oleh Garuda menjelang voting tanggal 17 Mei 2022 nanti," paparnya kepada detikcom, Senin (25/4/2022).

Martin juga menjelaskan, Panja memberikan persetujuan karena lalu lintas penumpang mulai pulih. Maka itu, Garuda perlu memulihkan pesawat-pesawatnya.

Selain itu, kata dia, keberadaan Garuda juga penting agar pasar penerbangan lebih baik.

"Kemudian, traffic saat ini sudah mulai pulih dan Garuda perlu untuk merestorasi pesawat-pesawatnya untuk bisa beroperasi lebih optimal," kata dia.

"Dari sisi industri juga saat ini industri penerbangan kita sangat dominan pangsa pasarnya hanya dari satu pemain. Apabila Garuda kembali beroperasi, tentu akan membuat pasar penerbangan lebih baik dan tentunya juga akan membawa dampak positif, baik bagi revenue Garuda maupun bagi pelanggan," sambungnya.

Untuk diketahui, dalam Laporan Pelaksanaan Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI terungkap skema penyelamatan Garuda. Dalam laporan itu tertulis, Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI meminta Kementerian BUMN secara konsisten melaksanakan rencana bisnis (business plan) yang telah disepakati meliputi optimalisasi rute, optimalisasi jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan biaya pesawat, serta peningkatan pendapatan kargo dan produk ancillary. Kemudian, Panja mendesak Garuda untuk melaksanakan tata kelola yang baik (good corporate governance) secara baik dan konsisten dalam menjamin keberlangsungan Garuda secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Panja menyetujui usulan PMN ke Garuda sebesar Rp 7,5 triliun dari cadangan pembiayaan investasi APBN 2022.

"Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7,5 triliun dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2022, yang akan dicairkan jika PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam PKPU," bunyi laporan tersebut.

Kemudian, Panja memahami kemungkinan adanya program privatisasi terkait restrukturisasi yang sedang dilakukan berupa konversi utang menjadi saham dan masuknya tambahan modal. Oleh karena itu, Panja meminta Kementerian BUMN terus melakukan koordinasi dengan Komite Privatisasi Pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait program privatisasi yang akan dilakukan selama kepemilikan negara minimal 51%.

"Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI memahami adanya opsi masuknya investor strategis dalam proses penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Oleh karena itu, Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Komisi VI DPR RI apabila investor strategis akan masuk, selama kepemilikan negara minimal 51%," tulis laporan itu.



Simak Video "Terlilit Hutang Rp 139 T, DPR Bentuk Panja Penyelamatan Garuda"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/zlf)