Kemenhub Dorong Swasta Genjot Layanan Pelabuhan, Ini Caranya

Tim detikcom - detikFinance
Kamis, 28 Apr 2022 17:45 WIB
Tol laut menjadi upaya pemerintah untuk menjalankan pemerataan ekonomi Indonesia. Seperti apa sibuknya aktivitas kapal tol laut di Kepulauan Seribu? Lihat yuk.
Kapal Tol Laut di Pulau Pramuka/Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupaya meningkatkan pelayanan publik, khususnya pelaksanaan konsesi dalam rangka penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Konsesi merupakan salah satu upaya pembangunan infrastruktur transportasi di mana pemerintah turut mengundang dan melibatkan sektor swasta dengan tujuan untuk memacu produktivitas, efisiensi dan kualitas pertumbuhan yang lebih sehat dan inklusif dalam bentuk konsesi.

Direktur Kepelabuhanan, Subagiyo menjelaskan bahwa saat ini perkembangan bisnis kepelabuhanan menuntut proses birokrasi dapat berjalan optimal berbasis kecepatan layanan, transparansi proses serta target capaian yang diharapkan.

"Sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak signifikan bagi tata Kelola bisnis kepelabuhanan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/4/2022).

Salah satu lini bisnis kepelabuhanan yang berkembang dalam kurun waktu dua tahun terakhir adalah penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan.

Wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan berlabuh, kegiatan lay up, menunggu untuk bersandar di pelabuhan, menunggu muatan, alih muat antar kapal, pencucian kapal, pencampuran bahan, pengisian minyak atau air bersih, perbaikan kecil kapal, dan kegiatan pelayaran lainnya.

"Bentuk kerja sama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP dalam pengusahaan pelabuhan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan melalui konsesi dengan mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

Subagiyo mengungkapkan, untuk konsesi wilayah tertentu di perairan saat ini sudah ada dua lokasi yaitu di Perairan Taboneo oleh Badan Usaha Pelabuhan PT Indonesia Multipurpose Terminal dan di Perairan Muara Berau oleh Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Konsesi Dan Kerja Sama Melalui Mekanisme Pelelangan yang salah satunya mengatur tata cara konsesi dan mekanisme pelelangan untuk pengusahaan pelabuhan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan.

Penetapan Peraturan Menteri dimaksud menjadi bentuk komitmen Kementerian Perhubungan dalam mendorong partisipasi Badan Usaha Pelabuhan dalam bidang kepelabuhanan secara lebih transparan, efektif, efisien dan tentunya menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Berlanjut ke halaman berikutnya.