Jokowi Larang Ekspor CPO Cs, Dahlan Iskan Pertanyakan 3 Hal Ini

Aldiansyah Nurrahman - detikFinance
Jumat, 29 Apr 2022 20:15 WIB
Hari pertama bekerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) mendatangi kantor Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk bersilaturahmi dan membicarakan program mengubah kondisi ibukota,  Jakarta (16/10). Mereka membeicarakan berbagai program seperti monorel, jalan layang, dan jalan tol khusus dari Bekasi ke Tanjung Priok. File/detikFoto.
Dahlan Iskan/Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya mulai kemarin, Kamis (28/4). Produk yang dilarang seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), RPO, RBD Palm Olein, POME dan Used Cooking Oil.

Menanggapi hal itu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyampaikan setelah kebijakan larangan ekspor itu dikeluarkan maka masih menyisakan tiga pertanyaan.

"Maka kini masih tersisa tiga pertanyaan: turun sampai berapa? Melimpah itu seperti apa? Nasib BLT bagaimana?" tulis Dahlan, dikutip dari blog pribadinya, Disway.id, Jumat (29/4/2022).

Dahlan menggambarkan kebijakan tersebut dengan sapu jagat. Ia berharap dengan kebijakan Jokowi itu, harga minyak goreng bisa mengalami penurunan.

"Ya sudah. Selesai. Sapu jagat tetap sapu jagat -bukan sapu lidi. Atur saja. Yang penting harga minyak goreng bisa segera turun. Dengan cara membuatnya melimpah. Di pasar-pasar. Dan di mana-mana," jelasnya.

Jokowi menjelaskan apa yang menyebabkan lahirnya keputusan sapu jagat itu: "Sudah empat bulan berbagai kebijakan yang dikeluarkan tidak manjur mengatasi persoalan minyak goreng," tulis Dahlan.

Lebih lanjut, Dahlan mengungkapkan, sebelum penetapan semua bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dilarang, sempat beredar banyak rumor politik. Misalnya, Jokowi sangat marah lantaran isu tiga periode diusulkan oleh kalangan pengusaha sawit.

Sempat juga dikaitkan dengan siapa sponsor klub sepak bola milik salah satu anak presiden adalah perusahaan sawit.

"Lantas presiden ingin membersihkan diri dari isu-isu seperti itu. Yakni dengan cara bersikap tegas dalam hal minyak goreng. Ternyata tidak begitu. Latar belakang ketegasan itu adalah presiden tidak mau terjadi ironi besar yang disebut tadi: terjadi krisis minyak goreng di negara penghasil sawit terbesar di dunia," pungkasnya

(ara/ara)