Pemerintah memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng, dan minyak goreng. Kebijakan ini mencakup pula larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), RPO, RBD Palm Olein, POME dan Used Cooking Oil.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mengikuti dengan seksama keputusan melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Menurutnya bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama.
"Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan," tutur Jokowi dalam keterangan pers dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4/2022).
Di sisi lain, Jokowi juga menyoroti situasi yang dialami Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia, namun sulit mendapat minyak goreng. Hal ini menurutnya sesuatu yang ironis.
"Ironis, kita malah kesulitan mendapatkan minyak goreng," kata Jokowi.
Oleh sebab itu Jokowi meminta para pengusaha minyak sawit untuk melihat situasi ini dengan lebih baik dan jernih. Jokowi menegaskan sebagai Presiden tidak mungkin membiarkan masalah minyak goreng berlarut-larut.
Apalagi, persoalan minyak goreng ini sudah berlangsung berbulan-bulan.
"Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum efektif," tutur Jokowi.
(eds/eds)
