Luhut-Ida Kompak Minta Swasta WFH!

Luhut-Ida Kompak Minta Swasta WFH!

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 10 Mei 2022 06:30 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Luhut Binsar Pandjaitan/Foto: dok. Istimewa

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menegaskan anjuran pemerintah ini akan sulit diberlakukan. Menurutnya, mayoritas sektor usaha justru tak bisa melakukannya. Sektor-sektor industri dan pabrik misalnya, semua pekerjaan harus dikerjakan langsung di tempat.

"Kalau untuk dunia usaha nggak mungkin bisa WFH semuanya. Nggak mungkin bisa. Bagi pengusaha, kami pasti tanggal 9 akan bekerja seperti biasanya," ungkap Nurjaman.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami dari Apindo nggak bisa jamin semua pekerja swasta bisa WFH," tegasnya.

Pihaknya sendiri tak melarang bila ada pelaku usaha yang mau menerapkan WFH kepada pegawainya. Bila ada pekerjaan yang memang bisa diselesaikan secara fleksibel di mana pun tempatnya sah-sah saja untuk WFH.

ADVERTISEMENT

"Soal anjuran ini kalau ada perusahaan yang memang bisa WFH, ya kami no problem. Kalau yang nggak bisa dihindari ya kami nggak bisa di-WFH-kan," ujar Nurjaman.

Sepaham dengan Nurjaman, Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi juga menyatakan dunia usaha kemungkinan tak akan bisa menerapkan anjuran WFH bagi para pekerja.

Dia bilang sektor swasta butuh banyak tenaga untuk menggenjot produktivitas. Diana menilai produktivitas menjadi hal utama bagi pengusaha.

"Kita kan dituntut produktivitas, kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa apa-apa. Takutnya, khawatirnya, ini (WFH) bisa bikin produktivitas turun," jelas Diana.

Menurutnya, saat ini ekonomi mulai tumbuh kembali setelah sempat lesu di tengah pandemi. Banyak sektor usaha yang mulai membangun kembali kapasitasnya.

Misalnya saja, sektor industri dan pabrik saat ini permintaan mulai pulih dan membludak maka dari itu perusahaan butuh tenaga lebih banyak untuk mempercepat kapasitas produksinya. Apalagi industri yang berhubungan dengan barang konsumsi.

"Sepertinya kalau untuk sektor swasta kan pandemi ini kita lagi membangun. Butuh tenaga banyak. Beda dengan ASN. Kalau untuk swasta kami nggak bisa terapkan itu," kata Diana.

"Apalagi industri yang hubungannya dengan konsumsi," ujarnya.



Simak Video "Video Luhut: Saya Saksi Hidup, Jokowi Tak Langgar Konstitusi Selama Jabat Presiden"
[Gambas:Video 20detik]

(zlf/zlf)

Hide Ads