Jakarta -
Sudah memasuki bulan kelima tahun 2022 dan pekerjaan rumah Kementerian Kelautan dan Perikanan masih banyak. Mari bekerja lebih keras lagi, lebih solid lagi, sebab janji adalah kewajiban yang harus dituntaskan walau dengan peluh bercucuran.
Itulah pesan halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang saya sampaikan kepada ribuan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, di hari pertama bekerja setelah lebih dari sepekan berlibur lebaran. Saya meminta semua pegawai KKP langsung tancap gas, utamanya dalam menyelesaikan tahapan implementasi program prioritas.
Kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berorientasi komoditas ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal harus terus memiliki progres. Bahkan tahun ini manfaat tiga program prioritas tersebut harus sudah bisa dirasakan oleh masyarakat dan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program prioritas dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di antaranya melalui peningkatan kinerja ekspor produk perikanan, tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha baru di bidang perikanan di luar Pulau Jawa yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja, serta bertambahnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan.
Program prioritas juga bertujuan mendongkrak kesejahteraan para nelayan tradisional, ABK, pembudidaya, serta petambak garam. Hal ini lantaran terjaminnya stabilitas harga dan penyerapan produk yang dihasilkan. Kemudian kemudahan akses permodalan dan pasar, hingga kemudahan perizinan berusaha. Nelayan bahkan bisa duduk sejajar dengan pemilik modal karena sama-sama memiliki hak kuota penangkapan.
Dan yang paling penting, implementasi program prioritas bertujuan menjaga kelestarian ekosistem perairan di Indonesia. Tidak ada lagi over fishing sebab menangkap ikan di laut diatur dalam sistem kuota, budidaya perikanan mengedepankan teknologi ramah lingkungan, dan ikan-ikan endemik dikembangkan sebagai komoditas budidaya berbasis kearifan lokal menghindari kepunahan.
Menjaga kelestarian ekosistem perairan khususnya laut, merupakan prinsip yang saya pegang teguh. Tujuannya bukan semata ekonomi tapi juga menjamin kelangsungan makhluk hidup di bumi.
Lanjut ke halaman berikutnya
Menumbuhkan UMKM
Belum lama ini dalam satu forum diskusi saya sampaikan bahwa program prioritas memberi peluang tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih merata di Indonesia. Saya berharap peluang ini dioptimalkan oleh masyarakat pesisir khususnya para anak muda.
Sebagai contoh, implementasi program prioritas kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota nantinya membawa banyak peluang usaha di pelabuhan perikanan. Di antaranya pemasaran hasil perikanan, toko logistik/perbekalan melaut, kafe, outlet air bersih, perbaikan dan perawatan kapal, hingga service pelabuhan. Rentetan usaha ini menjadi pendukung kelancaran usaha utama yakni penangkapan ikan.
Kenapa saya begitu yakin usaha-usaha pendukung di pelabuhan itu akan tumbuh bahkan berkembang? Karena sesuai aturan kebijakan penangkapan terukur, kapal perikanan harus mendaratkan ikan di pelabuhan yang berada di sekitar lokasi penangkapan. Dengan demikian pelabuhan perikanan di luar Pulau Jawa siap menjelma menjadi pusat ekonomi baru yang geliatnya mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pintu peluang usaha juga terbuka lebar di bidang pengolahan hasil perikanan, ekspedisi logistik, pabrik kemasan, hingga pabrik es. Deretan peluang usaha ini baru dari satu program prioritas di bidang perikanan tangkap, belum dari dua lainnya di sub-sektor perikanan budidaya.
Bisa dibayangkan berapa besar perputaran ekonomi yang akan dihasilkan? Dari hasil kajian kami, multiplier effect ekonomi total dari implementasi program kebijakan penangkapan terukur saja bisa menghasilkan perputaran uang hingga Rp406 triliun per tahun. Di mana tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar 1,4 juta orang yang terdiri dari ABK, pekerja unit pengolahan ikan, hingga bongkar muat barang.
Implementasi program prioritas tentu bisa menjadi solusi lapangan kerja bagi 8,4 juta pengangguran di Indonesia sesuai data BPS per Februari 2022. Termasuk para ABK yang kehilangan mata pencaharian akibat musibah kebakaran puluhan kapal perikanan di Cilacap, Jawa Tengah belum lama ini.
Program prioritas juga memberi peluang bagi anak muda terjun ke dunia startup. Hasil inovasi teknologi dan karya mereka sangat dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berkelanjutan di Indonesia.
Itulah alasan kenapa saya meminta jajaran untuk allout menyelesaikan tahapan-tahapan implementasi program prioritas. Di sisi lain, saya juga berharap dukungan dan doa dari para stakeholder. Proses ini memiliki sejumlah tantangan mulai dari tahapan mempersiapkan payung hukum, reaksi sebagian masyarakat, hingga kesiapan sumber daya manusia sampai infrastruktur pendukung.
Namun tantangan sejatinya menjadi pemicu untuk bekerja lebih giat dan berusaha lebih kuat. Saya percaya seluruh jajaran di KKP memiliki kemauan dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mewujudkan transformasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang modern dan berkelanjutan melalui tiga program prioritas yang sudah dirancang bersama.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Sakti Wahyu Trenggono
Simak Video "Asa Modal Usaha UMKM"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
