Jakarta -
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) bekerja sama dengan Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD). Kerja sama ini dilakukan dalam rangka menjalankan Program Laut untuk Pembangunan (Ocean for Development Programme).
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dengan Director Department of Climate and Environment Stig Traavik yang diwakili Norad, Assistant Director Jorun Nossum, melakukan penandatangan kerja sama dalam bentuk Technical Agreement (TA/Pengaturan Teknis) serta disaksikan oleh Todung Mulya Lubis Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia di Oslo, Norwegia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo menerangkan 14 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sepakat membentuk High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP-SOE) yang melibatkan Indonesia dan Norwegia sebagai anggota. Hal tersebut menjadikan kerja sama ini sekaligus sebagai realisasi dalam pencapaian target yang telah disepakati dalam HLP-SOE, yaitu pengembangan ocean accounting (neraca sumber daya laut).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kerja sama ini juga menjadi isu utama dan kepentingan bersama dalam pengelolaan isu kelautan dan perikanan kedua negara melalui pengembangan neraca sumber daya laut. Bagi KKP, kerja sama ini akan membantu untuk melakukan ketertelusuran dan pemantauan pelaksanaan kebijakan kelautan dan perikanan serta implementasi blue economy (ekonomi biru)," terang Victor dalam keterangan tertulis, Kamis (19/05/2022).
Lebih lanjut, Victor menjelaskan rencana Technical Agreement Ocean for Development akan berlangsung selama 5 (lima) tahun mulai 2022 hingga 2028. Dukungan teknis meliputi penyusunan neraca sumber daya laut, perencanaan ruang laut, pengelolaan kawasan konservasi, dan manajemen pengetahuan menjadi fokus utama kegiatan tersebut.
Melihat pertimbangan keseimbangan antara faktor ekologi dan ekonomi, kerja sama ini dianggap sangat strategis dalam mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tentang penangkapan ikan terukur.
Pada kesempatan ini pula, Victor menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perikanan dan Kebijakan Kelautan Norwegia atas penguatan kerja sama kelautan dan perikanan RI-Norwegia.
"Norwegia dan Indonesia merupakan negara maritim yang besar dan memiliki kesamaan visi dan pandangan akan pentingnya menjaga kesehatan laut," ungkapnya.
Kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Norwegia mengenai Ocean for Development Programme disambut baik Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia Todung Mulya Lubis. Program ini dianggap sesuai dengan prioritas serta mampu mengembangkan potensi kelautan berkelanjutan demi kemakmuran dan kesejahteraan kedua negara.
Dubes Todung berharap kerja sama yang mencakup bidang ocean account, marine spatial planning, marine protected area, dan knowledge management ini dapat mendorong dan mengakselerasi pengembangan kerja sama Indonesia-Norwegia di berbagai bidang untuk peningkatan pemulihan ekonomi dua negara pasca pandemi COVID-19.
Klik halaman selanjutnya >>>
Director NORAD Mr. Bård Vegar Solhjell mengungkapkan salah satu wujud komitmen dua negara HLP-SOE dalam mengelola laut secara berkelanjutan dibuktikan melalui kerja sama ini.
"Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Indonesia dan Norwegia hari ini telah berhasil menandatangani kerja sama Technical Agreement Ocean for Development, berupa kerja sama kelembagaan bilateral jangka panjang yang mempromosikan pengelolaan laut dan zona pesisir terpadu yang berkelanjutan," ungkap Solhjell.
Head of Section for Oceans Ms. Jorun Nossum mengakui Indonesia merupakan mitra strategis dalam mengelola laut secara berkelanjutan.
"Kerja sama ini merupakan langkah penting. Harapannya dapat bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mengembangkan kemitraan di masa mendatang," harap Nossum.
Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto yang ikut menyaksikan momen bersejarah itu menegaskan kerja sama antara Ditjen PRL dengan NORAD merupakan bagian dari komitmen Menteri Trenggono untuk menjaga ruang laut sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Selain itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menstimulasi geliat investasi semakin mendesak kebutuhan penyusunan neraca sumber daya laut.
"Pak Menteri memiliki strategi ekonomi biru untuk memperbaiki dan menjamin kesehatan laut Indonesia. Pertama, memperluas kawasan konservasi perairan laut dengan menerapkan sistem zona restriktif atau pembatasan dari kegiatan manusia maupun lintasan kapal. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan terukur di WPPNRI. Kemudian budidaya perikanan berkelanjutan dan yang terakhir, pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mempertimbangkan daya tampung kawasan," papar Doni.
Doni menambahkan perlu adanya neraca sumber daya laut yang akuntabel sebagai instrumen untuk mengukur kondisi sumber daya laut di Indonesia secara berkala dan mengukur dampak investasi terhadap aset laut Indonesia untuk mendukung implementasi strategi ekonomi biru itu.
"KKP percaya dengan bantuan dari NORAD bisa menghasilkan nantinya sebuah neraca sumber daya laut yang berkualitas untuk menjaga sumber daya, bukan hanya ekonominya, tapi keberlangsungan ekologi di laut sesuai dengan komitmen Pak Menteri menjaga kesehatan laut," tutupnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2021 telah dilakukan penyusunan neraca sumber daya laut di Indonesia melalui proyek percontohan di Kawasan Konservasi Laut Taman Wisata Perairan Gili Matra. Penyusunan neraca tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta mitra kerja sama di dalam negeri dengan dukungan anggaran yang bersumber dari pemerintah dan pendanaan dari lembaga donor.
Sementara itu, Ocean for Development Programme merupakan komitmen pemerintah Norwegia dan sangat berpotensi dalam mendukung pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam kelautan di Indonesia sekaligus dapat memberikan kontribusi pada sustainable ocean plan (perencanaan kelautan yang berkelanjutan).
Pemerintah Norwegia akan mengalokasikan anggaran pendukung sebesar 40 juta Krone atau sekitar Rp60 miliar selama periode pelaksanaan Technical Agreement selaras dengan kebijakan Menteri Perikanan dan Kebijakan Kelautan.
.webp)
