Sri Mulyani Ungkap Dana Pemda di Bank Masih Tinggi Rp 191 T, Jatim Terbanyak

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 23 Mei 2022 19:45 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi anggota dewan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2022, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/05/2021).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp 191,57 triliun per April 2022. Jumlahnya turun, tetapi dinilai masih tinggi.

Sri Mulyani mengatakan realisasi dana pemda yang parkir di bank akhir bulan lalu turun 5,33%, dari posisi Maret 2022 yang sebesar Rp 202,35 triliun.

"Dana Pemda yang di perbankan masih cukup tinggi Rp 191,5 triliun. Ini memang lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang bahkan di atas Rp 200 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (23/5/2022).

Sri Mulyani menyebut dana pemda yang paling banyak mengendap di bank adalah Jawa Timur yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Tercatat nilainya Rp 24,1 triliun.

"Tentu kita berharap bisa dipakai untuk bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi di daerah. Jawa Timur selalu yang memegang saldo nominal paling tinggi yaitu Rp 24,1 triliun, sedangkan yang terendah adalah kepulauan Riau yang saldo dari Pemda-nya hanya Rp 1,07 triliun," jelasnya.

Belanja daerah tercatat turun 1,1% menjadi Rp 175,86 triliun pada April 2022. Dibanding April 2021, belanja daerah mencapai Rp 177,87 triliun.

Di sisi lain, belanja pegawai tumbuh 0,8% mencapai Rp 91,10 triliun karena THR, barang dan jasa Rp 43,77 triliun atau tumbuh 1,8%, serta barang modal Rp 9,32 triliun atau tumbuh 6,4%. Berbeda dengan belanja lain-lain yang mengalami penurunan 10,7% menjadi Rp 33,68 triliun.

"Ini terutama karena berhubungan dengan PEN atau penanganan COVID tahun lalu yang cukup besar. Jadi ini artinya kegiatan di daerah juga sudah mulai normal," jelasnya.

Belanja kesehatan mengalami penurunan 7,8% atau Rp 25,92 triliun, begitu juga dengan belanja perlindungan sosial yang turun 39,3% atau Rp 1,72 triliun.

"Pemerintah darah sangat tergantung dengan pemerintah pusat untuk melindungi masyarakatnya. Belanja subsidi dan bansos mayoritas didominasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah malah mengalami penurunan," imbuhnya.

(aid/ara)