DPR meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) meningkatkan edukasi dan sosialisasi soal pencegahan dan potensi penyimpangan dalam perdagangan digital dan robot trading. Hal itu tercantum dalam kesimpulan rapat Komisi VI DPR dengan Bappebti
Anggota Komisi VI Fraksi PKB Tommy Kurniawan mengatakan saat ini banyak pelaku robot trading atau kripto merayu influencer atau artis yang akhirnya menjadi korban. Untuk itu, Bappebti disarankan agar melibatkan publik figur juga untuk mengedukasi masyarakat.
"Saya tidak melihat Bappebti ini melakukan, anggaplah untuk mensosialisasikan literasi terkait cryptocurrency ini juga menggunakan influencer. Jadi influencer dilawan juga dengan influencer yang berpengaruh sehingga masyarakat betul-betul teredukasi," kata Tommy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Bappebti, Rabu (25/5/2022).
Menjawab itu, Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko setuju, tetapi pelaksanaan itu terkendala dengan anggaran. Anggaran Bappebti tahun ini disebut Rp 59 miliar, di mana Rp 40 miliar untuk bayar pegawai.
"Kami pada prinsipnya setuju dengan ini, bahkan yang tadi disampaikan Tommy Kurniawan kami harus melibatkan influencer yang branded katakanlah seperti itu. Tapi mohon maaf ini kami juga butuh dukungan anggaran," tuturnya.
Tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi. Didid menyebut pihaknya tidak punya pegawai auditor yang tersertifikasi CISA, sehingga harus menyewa jasa konsultan yang biayanya lebih mahal.
"Kripto kan bicara sistem informasi, jadi kami butuh orang yang seperti itu. Kalau kami merekrut (lebih murah), tapi saya khawatir mereka yang punya CISA (nggak) mau ke Bappebti, yang bisa adalah hire konsultan, pasti tidak murah," jelasnya.
Usulan tambahan anggaran itu sudah disetujui oleh Komisi VI DPR RI. Bappebti diminta menyampaikan secara tertulis jumlah tambahan anggaran yang dibutuhkan, untuk nantinya dibahas bersama Menteri Perdagangan dalam rapat kerja selanjutnya dan kemungkinan dilakukan realokasi anggaran.
"Komisi VI DPR RI mendukung peningkatan anggaran Bappebti dalam menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi, serta langkah-langkah pencegahan dan potensi penyimpangan dalam praktek perdagangan digital dan investasi robot trading," tulis catatan/usulan tambahan rapat.
