.webp)
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seringkali mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terbaru, dia diminta ikut ambil bagian mengurus tata kelola minyak goreng.
Luhut menilai dirinya bisa mengkoordinasikan pekerjaan secara terintegrasi. Itulah yang membuatnya mendapat kepercayaan untuk mengurusi banyak hal termasuk minyak goreng.
Pernyataan itu disampaikan Luhut dalam seminar nasional yang digelar Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), Rabu (25/5/2022)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya bisa membuat terintegrasi semua pekerjaan yang diberikan presiden kepada saya. Orang banyak tidak sadar. Orang pikir ini mau menteri segala macam. Nggak! Saya bukan menteri segala macam, saya hanya Menteri Koordinator Bidang Maritim," tegas Luhut.
Menurut Luhut orang hanya berpikir dia mengurusi minyak goreng, padahal dia menangani langsung dari hulu yaitu produsen sawit.
"Begitu Presiden meminta saya me-manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, tidak. Saya langsung ke hulunya. Semua kelapa sawit harus kita audit supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yieldnya berapa, kemudian produksinya berapa, dan di mana headquarter-nya," terang Luhut.
Termasuk, kata Luhut, kantor pusat perusahaan sawit harus pindah ke Indonesia supaya mereka membayar pajak dari sawit yang dihasilkan di Indonesia.
Soal pemindahan kantor pusat itu juga sudah disampaikan Luhut ke Jokowi.
"Saya lapor Presiden, Pak Headquarter-nya harus semua pindah ke sini. Bayangkan dia punya 300 ribu 600 ribu hektare headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajak di luar negeri," tutur Luhut
Terlepas dari itu, Luhut menegaskan tak perlu dipermasalahkan siapa yang mengurusi minyak goreng. Yang terpenting adalah bagaimana urusan itu bisa selesai.
"Itu yang penting dipikirkan. Bukan sekadar ini siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin yang penting beres," ujarnya.
