Ketua BPK Isma Yatun baru saja melakukan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Jumat (3/6/2022). Salah satu masalah ditemukan pada penyaluran Program Kartu Prakerja.
BPK menemukan beberapa masalah pada pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi. Masalah tersebut salah satunya adalah terjadi pada Kementerian Pertanian belum dapat menggambarkan pemenuhan kebutuhan padi dan jagung sampai ke tingkat provinsi atau kabupaten melalui pemanfaatan sistem informasi pangan.
Selain itu, ada juga perencanaan kegiatan pembangunan Food Estate yang belum berdasarkan data dan informasi yang valid.
Di sisi lain, masalah juga terjadi pada kegiatan pemasaran 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (atau DPP) yang dinilai belum didukung dengan strategi pemasaran yang memadai.
Sedangkan hasil pemeriksaan prioritas nasional pembangunan SDM ditemukan permasalahan upaya pemerintah untuk menyelaraskan kerangka hukum dan kebijakan serta pengaturan kelembagaan terkait dengan kesehatan masyarakat serta manajemen risiko darurat dan bencana pada pembagian tanggung jawab dalam standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan SPM Sub Urusan Bencana belum mampu memperkuat hubungan kelembagaan.
Masalah juga ditemukan pada bantuan program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp 289,85 miliar pada Kemenko Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran, karena diterima oleh pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp 3,5 juta.
"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum menetapkan peta jalan pendidikan vokasi dan belum melakukan koordinasi secara memadai dengan kementerian/lembaga lain/pemprov/dan dunia kerja dalam menyusun peta jalan pendidikan vokasi," papar Isma Yatun.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
(hal/hns)