Dana COVID-19 Bakal Disetop, Pemerintah Fokus Urusi Krisis Pangan-Utang

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan situasi perekonomian ke depan tidak semakin mudah. Dunia menghadapi tantangan seperti krisis energi, pangan, utang, hingga kenaikan inflasi dan perubahan iklim (climate change).

Airlangga mengatakan program Penanganan COVID- 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tahun ini menjadi yang terakhir. Selama tiga tahun berlangsung (2020-2022), program itu telah memakan biaya hingga Rp 1.895,5 triliun.

"Saya terima kasih kepada Banggar atas nama pemerintah yang telah menyetujui COVID-nya kita hentikan tahun ini insya Allah, tetapi krisis baru di bidang energi yang berakibat kepada Rp 424 triliun," kata Airlangga dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (6/6/2022).

Sebagai gantinya, tahun depan pemerintah mulai fokus menangani krisis global seperti krisis pangan, krisis energi, hingga krisis utang. Indonesia sendiri masuk dalam kelompok Global Crisis Response Group (GCRG) yang baru dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pertengahan Maret 2022.

"2023 KPC-PEN berhenti dan dilanjutkan dengan GCRG. Jadi ini membantu Sekjen PBB dalam penanganan krisis energi, krisis pangan dan krisis utang," jelas Airlangga.

Indonesia dinilai berpengalaman dalam menangani krisis ekonomi, baik yang terjadi di 1998 maupun 2008. Untuk itu lah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipercaya sebagai salah satu pemimpin dunia yang menjadi anggota GCRG.

"Jadi salah satu adalah suspensi daripada utang-utang negara ketiga, negara Indonesia dianggap berpengalaman dalam penanganan IMF 1998 dan 2008 yang lalu," jelasnya.

Champion Group tersebut dipimpin oleh Sekjen PBB dan bertujuan untuk mendorong konsensus global serta melakukan advokasi solusi untuk atasi krisis pangan, energi dan keuangan global.

Selain Presiden Jokowi, Sekjen PBB juga mempercayai lima pemimpin dunia lainnya sebagai anggota Champion Group yaitu, Presiden Senegal, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, dan Perdana Menteri Bangladesh.