Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tambahan anggaran sebesar Rp 82,2 miliar untuk tahun 2023. Dengan demikian pagu indikatif kementerian yang dipimpinnya diusulkan naik dari Rp 471,8 miliar menjadi Rp 554,1 miliar.
"Kami usulkan tambahan anggaran sebesar Rp 82,2 miliar sehingga pagu yang semula Rp 471,8 miliar menjadi Rp 554 miliar," kata Airlangga dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (6/5/2022).
Airlangga menyebut permintaan tambahan anggaran itu diusulkan karena ada beberapa penugasan khusus pada tahun depan. Salah satunya yakni transformasi kelembagaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di mana akan ada struktur Sekretaris Jenderal (Sekjen) atau eselon I di kawasan tersebut.
Selain itu, kementerian juga ditugaskan untuk membentuk dan mentransformasi ekonomi digital melalui PMO. Hal ini merupakan tindak lanjut dari salah satu tema G20 yaitu mengawal program transformasi digital dan sekaligus persiapan Global Crisis Response Group (GCRG).
"Kemudian tentu tahun depan ada persiapan untuk Indonesia menjadi tuan rumah Hannover Messe 2023," ucap Airlangga.
Selain itu ada juga rekomendasi kebijakan perdagangan dan pajak karbon, rekomendasi kebijakan pemanfaatan teknologi hijau untuk percepatan transisi energi dan pengembangan wilayah, hingga rekomendasi kebijakan valuasi ekonomi kebencanaan di proyek strategis nasional (PSN).
Dalam program dukungan manajemen, usulan tambahan anggaran juga untuk revitalisasi lift gedung kantor Kemenko Perekonomian sebesar Rp 4,8 miliar dan peningkatan pengendalian internal sebesar Rp 200 juta. Kemenko Perekonomian juga menuliskan bahwa lift dan gedung sudah ada sejak 1970.
Sekadar informasi, pagu indikatif Kemenko Bidang Perekonomian di 2023 naik 6% dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 444,9 miliar.
Simak Video "Ini Isi Pertemuan Sekjen PKS dengan Elite Golkar"
[Gambas:Video 20detik]
(aid/das)
